Nabire.Net

(Anggota DPRD Nabire meninjau bekas banjir yang terjadi di kampung Sima, Distrik Yaur)

Nabire – Banjir yang terjadi bertahun-tahun di kampung Sima, Distrik Yaur, kabupaten Nabire, tanpa ada penanganan yang jelas, menjadi beban permasalahan bagi warga kampung Sima.

Untuk menyerap aspirasi dari warga kampung Sima terkait persoalan banjir menahun, dan juga berbagai persoalan lain yang ada di kampung, anggota DPRD Nabire melakukan kunjungan ke Sima, Jumat (08/05).

(Baca Juga : Banjir Terjang Kampung Sima Awal Tahun 2020)

Keempat anggota DPRD Nabire tersebut masing-masing Muhammad Iskandar, Katrin Maruanaya, Karel Tabuni dan Klemens Danomira.

Kepada Nabire.Net, Muhammad Iskandar yang merupakan legislator dari PDIP mengatakan, pihaknya terlebih dahulu mengecek Puskesmas Pembantu Sima, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pustu tersebut melayani masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Dikatakan, untuk petugas kesehatan maupun obat, tidak ada masalah atau cukup. Persoalannya hanya mobil ambulans saja yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu di Puskesmas Wami juga tidak ada tenaga dokter.

Setelah mengecek Pustu, rombongan anggota DPRD mengecek bekas banjir yang terjadi di Sima beberapa hari lalu. Usai mengecek banjir, anggota DPRD melakukan pertemuan dengan masyarakat di Balai Kampung.

Diskusi Banjir Sima

Dalam diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat, pada umumnya masyarakat tidak mau direlokasi ke kampung lama. Masyarakat hanya mau agar pemerintah daerah bsia menangani abrasi pantai serta menormalisasi kali.

Banjir yang kerap terjadi seperti beberapa hari terakhir diakibatkan air pasang serta hujan deras secara bersamaan.

Pertanyakan Penggunaan Dana Kampung Sima

Masyarakat dalam diskusi ini juga mempertanyakan penggunaan dana kampung. Menurut masyarakat dari tahun ke tahun mengapa dana kampung yang ada tidak bisa digunakan untuk menormalisasi kali atau pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan penanganan banjir.

Setidak-tidaknya menurut masyarakat, jika biaya yang dibutuhkan untuk penanganan banjir cukup besar, hal itu bisa dicicil setiap tahunnya.

Masyarakat Pertanyakan Tanggung Jawab PT.Nabire Baru

Sementara itu, warga kampung Sima juga mempertanyakan hak masyarakat sebesar 20% yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh PT.Nabire Baru sebagai bagian dari kesepakatan mereka dengan masyarakat.

Tanggapan Anggota DPRD Nabire

Berkaitan dengan keluhan dan aspirasi masyarakat, Muhammad Iskandar kepada Nabire.Net mengatakan, pihaknya memang tidak sempat berkunjung ke PT. Nabire Baru dalam kesempatan tersebut, mengingat manajemen PT. Nabire Baru belum bisa menerima tamu dalam kondisi pandemi covid-19.

“Kami mau ke PT.Nabire Baru, kami sudah menyurat dari hari rabu ke mereka, namun jumat pagi sebelum ke lokasi kami dapat informasi dari manajemen PT.Nabire Baru bahwa untuk sementara manajemen belum bisa menerima tamu dalam kondisi pandemi covid-19. Akibatnya kami belum bisa berkoordinasi dengan mereka. Mungkin kalau kondisinya sudah memungkinkan, kami akan panggil mereka untuk bicarakan hal ini”, kata Iskandar.

Selain itu Iskandar menjelaskan bahwa DPRD Nabire juga telah menyurati PT.Nabire Baru untuk membantu melakukan normalisasi kali dengan alat berat mereka. Namun karena anggota DPRD belum bisa bertemu pihak perusahaan, maka hal tersebut juga belum bisa dikoordinasikan.

Anggota DPRD Serahkan Bingkisan ke Warga Sima

Diakhir pertemuan dengan warga kampung Sima, anggota DPRD menyerapkan bingkisan berupa beras dan mie instan sebagai wujud tali kasih bagi warga demi meringankan beban penderitaan mereka, sambil menunggu bantuan dari pemerintah.

[Nabire.Net]