Nabire.Net

(RSUD Nabire)

Nabire, 7 Juni 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah mengungkap adanya dugaan korupsi fantastis di RSUD Nabire senilai miliaran rupiah. Parahnya, dana yang disebut-sebut hilang itu ternyata berkaitan dengan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan hak tenaga kesehatan (nakes) yang belum dibayarkan!

Kepala BPK Papua Tengah, Subagyo, menyebutkan temuan awal yang mencengangkan: ada Rp3,5 miliar dana rekanan yang tak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak RSUD Nabire. Bahkan, terjadi pembayaran dobel honor pegawai dan tagihan listrik hingga ratusan juta rupiah, berasal dari APBD dan dana masyarakat. Bukti pertanggungjawaban? Hanya kwitansi tanpa tanggal dan penerima!

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Nabire melalui Kepala Cabang Muslika angkat suara:

“Kami sudah transfer semua klaim ke rekening RSUD Nabire. Bukti pembayaran sudah kami serahkan.”

Namun ironisnya, para nakes justru melakukan aksi demo karena gaji dan hak mereka belum dibayar! Dalam spanduk, BPJS disebut sebagai pihak yang lalai, tapi pernyataan BPJS justru mengungkap bahwa masalah ada di manajemen RSUD Nabire sendiri.

Pertanyaan publik kini meledak:

• Uang miliaran sudah cair, tapi ke mana larinya?

• Kenapa nakes belum terima hak mereka sampai sekarang?

• Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan ini?

Masyarakat menanti kerja aparat hukum dan pemerintah daerah. Jangan sampai kasus ini berujung diam-diam lenyap seperti banyak kasus lainnya di Papua!

Skandal ini belum selesai! Nabire menanti keadilan untuk para pahlawan kesehatan yang selama ini bekerja tanpa pamrih.

[Nabire.Net/Musa Boma]