Nabire.Net

(Wagub Sulawesi Utara, Steven Kandouw/Dok.RRI)

Pernyataan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw terkait jumlah wanita asal Sulawesi Utara yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Papua, membelalakkan mata banyak pihak.

PSK asal Sulut yang mendominasi bisnis prostitusi Papua hingga persentase 60 persen, memang sulit terbantahkan. PSK Papua mayoritas didatangkan khusus dari Manado, Sulawesi Utara.

Seperti dikutip Nabire.Net dari Manadopedia, PSK asal Manado memang paling laku dijual di Papua. Dengan kulit putih mulus dan bodi aduhai, wanita Manado ramai diburu pria pencari kenikmatan.

Sejak tahun 90-an, bisnis ‘daging mentah’ di Papua berkembang pesat. Lokasinya menjamur. Apalagi para mucikari menerapkan sistem rolling wilayah bagi PSK tersebut. Seorang PSK diberikan kesempatan empat bulan beroperasi di satu daerah lalu dipindahkan ke daerah lainnya. Mereka bahkan akan diberhentikan ‘mami’ jika sudah tidak laku dijual lagi.

“Saya awalnya datang ke Sorong, kemudian dipindahkan ke Nabire, Jayapura, Manokwari, Biak lalu kembali lagi ke Jayapura,” kata Santi (nama samaran), seorang PSK.

Santi bertutur, dirinya sudah hampir dua tahun bekerja di Papua sebagai PSK. Dari hasil ‘peras keringat’ itu, Santi mengaku bisa membangun rumah dan membeli mobil untuk keluarganya di Manado.

Santi berterus terang, tak ada keluarganya yang mengetahui pekerjaannya di Papua. Saat berangkat, dia pamit akan bekerja sebagai kasir sebuah rumah makan. Dia mengaku menekuni profesi hitam tersebut karena terpaksa dan tergiur uang cepat. Kini dia hanya bisa pasrah, meski sangat rindu hidup sebagai wanita normal.

“Jujur saya ingin kembali ke Manado dan berkeluarga layaknya wanita normal. Hanya sekarang, masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi,” katanya.

Dia mengaku sangsi ada pria yang ingin serius dengannya, apalagi mengetahui dirinya pernah bekerja sebagai PSK.

“Tiap hari saya harus melayani lebih dari 5 pria. Hanya hari Minggu saja waktu untuk istirahat, itu pun kalau tidak ada yang booking Luar (BL),” ujar Santi.

Tokoh pemuda asal Sulawesi Utara, Jelly Wensy Siwy mengaku prihatin dengan kondisi ini. Menurutnya, hal itu menampar banyak stakeholder terkait di Sulawesi Utara.

“Ini sebuah masalah kompleks yang saling berimplikasi. Dari tokoh agama, pemerintah, kepolisian, keluarga dan masyarakat bertangungjawab atas kenyataan ini,” kata pria yang dikenal getol membela kepentingan masyarakat kecil ini.

Siwy menegaskan, sudah seharusnya semua pihak terkait duduk bersama mencari solusi hal ini bukan saling menyalahkan.

“Pahami akar masalahnya, semua bermula dari kekurangan ekonomi. Kebanyakan mereka dijebak atau terpaksa melakukan hal ini. Padahal saat diajak, mereka tak tahu jelas pekerjaan yang dijanjikan,” kata jurnalis senior yang kini terjun ke dunia politik.

Siwy menjelaskan tingginya angka human trafficking dan pengidap AIDS di Papua menjadi tanda awas bagi Sulawesi Utara. Jika tak segera diseriusi, kata Siwy, bukan tidak mungkin anggota keluarga kita yang menjadi korbannya.

Dia meminta pihak kepolisian tegas mencari pihak yang memanfaatkan situasi ini demi mencari keuntungan materi dan merusak masa depan para wanita Sulut.

“Para mucikari dan penyalur PSK harus ditindak tegas. Mereka menjerumuskan orang lain, untuk keuntungan pribadi. Ini kejahatan lintas daerah yang membutuhkan kerjasama semua pihak, ” tambah calon anggota legislatif Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengungkapkan fakta bahwa 60% pekerja seks komersial (PSK) di daerah Papua adalah perempuan asal Sulut.

Dikutip dari Sindonews, Steven Kandouw mengatakan, selain sebagai korban trafficking, banyak pula diantaranya yang dengan sadar dan atas kemauan sendiri melakoni pekerjaan itu. Ironisnya keluarga dan orang tua ‘tutup mata’ dengan alasan ekonomi.

“Lantaran anak penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport ‘biar jo jadi penari striptease tapi banya doi. Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam,” ungkap Steven saat mengangkat masalah human trafficking khususnya perdagangan wanita yang menjadi isu penting dalam agenda Rapat Koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang FJ Tumbelaka, Selasa (14/8/18).