Nabire.Net

(Tak Puas Dengan Hasil Putusan MRPT Unsur Adat, Massa Sempat Palang Kantor Gubernur Papua Tengah)

Nabire, Sejumlah massa yang tidak puas atas keputusan Panitia Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Tengah, Sabtu sore (27/05/2023), sekira pukul 14.30 WIT.

Massa tersebut mengantar salah seorang Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Elon Raiki, yang namanya tidak diakomodir dalam unsur adat Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah.

(Baca Juga : Ini Hasil Rekomendasi Panwas Terkait Kajian Ulang Penetapan Calon Anggota MRPT Unsur Adat dan Perempuan)

Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan pemalangan Kantor Gubernur Papua Tengah. Namun palang tersebut dibuka kembali.

Oleh pihak kepolisian dalam hal ini Kasat Intel Polres Nabire, Iptu Petrus Paranoan, massa kemudian digiring ke Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Jalan Pemuda, Kabupaten Nabire.

Di Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, dilaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Musyawarah menghadirkan Ibu Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Drs. Lukas Ayomi, Sekda Nabire yang juga Ketua Panpil Calon Anggota MRPT, Pieter Erari, S.Sos., M.Si, Ketua Tim Panwas, Yedhivia Rum, SH, Kepala Suku Wate Nabire Kota, Kepala Suku Yaur, dan Elon Raiki selaku pihak yang tidak menerima namanya tidak diakomodir dalam unsur adat calon Anggota MRPT.

Dalam musyawarah ini akhirnya ditemui kesepakatan antara Elon Raiki dengan Ibu Pj,Gubernur Papua Tengah dan pihak-pihak yang terkait dengan rekrutmen Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah. Kesepakatan yang dimaksud adalah Elon Raiki bisa menerima bahwa namanya tidak diakomodir dalam unsur adat MRPT.

Kepada media massa usai pertemuan tersebut, Elon Raiki menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Pj.Gubernur Papua Tengah atas kejadian pemalangan Kantor Gubernur Papua Tengah Sabtu sore.

“Saya Elon Raiki, menyampaikan bahwa terjadinya kejadian pemalangan Kantor Gubernur PPT karena masyarakat suku Wate merasa tidak diwakilkan di dalam pencalonan anggota MRPT Papupa Tengah. Saya sebagai anak adat juga sebagai warga negara yang baik, saya menyampaikan bahwa kami tarik kembali kata-kata kami sekaligus memohon maaf kepada Ibu Pj.Gubernur Papua Tengah sebagai Perempuan Adat yang memimpin daerah ini dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kinerja Ibu Gubernur dalam merancang suatu rancangan yang luar biasa dalam membangun daerah kami. Oleh sebab itu, saya Elon Raiki atas nama pribadi dan keluarga, atas nama suku besar Wate kabupaten Nabire, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya”, kata Elon Raiki.

Pertemuan di Kantor Kesbangpol Papua Tengah akhirnya berakhir pada pukul 17.30 WIT.

Terpisah, Nabire.Net berhasil mewawancarai Ibu Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Papua Tengah, Sabtu petang.

(Ibu Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM)

Dikatakan DR. Ribka Haluk S.Sos MM, dirinya sangat menyesalkan kejadian pemalangan di Kantor Gubernur Papua Tengah.

Pj.Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk S.Sos MM, mengatakan kejadian ini disebabkan terjadinya misskomunikasi antara masyarakat dan Panitia Pemilihan di Kabupaten Nabire dari kuota adat.

“Mereka minta maaf. Salah alamat begitu. Harusnya mereka ke Panpil dan Panwas di Kabupaten, tetapi mereka masuknya di Kantor Gubernur. Sebenarnya itu pelaksanaan dilakukan di tingkat kabupaten bukan di tingkat Provinsi, kecuali unsur agama. Makanya tadi mereka menyampaikan permohonan maaf, dan saya atas nama pemerintah juga memaafkan masyarakat yang salah persepsi dan terjadi misskomunikasi”, kata DR. Ribka Haluk S.Sos MM.

DR. Ribka Haluk S.Sos MM, sendiri meminta agar kejadian ini adalah kejadian pertama dan terakhir. Kedepannya tidak boleh ada lagi pemalangan kantor Gubernur dan kantor-kantor.

“Saya minta ini pertama dan terakhir. Tidak boleh lagi ada datang palang Kantor Gubernur atau Kantor-Kantor. Kalau itu terjadi, itu akan berhadapan dengan saya. Ini saya kasih maaf. Pemerintahan sedang berjalan, kita lagi giat membangun, lagi semangat menyiapkan DOB ini, sementara hanya karena satu dua orang punya kepentingan kemudian mengorbankan semangat DOB, ini tidak boleh terjadi, saya sangat sesalkan pemerintah kabupaten Nabire tidak cepat menyelesaikan masalah ini sehingga masalah ini naik sampai ke Kantor Gubernur. Ini persoalannya ada di kabupaten Nabire, kabupaten lain itu tidak ada masalah. Saya sebagai Gubernur, saya sedikit kecewa dengan pemerintah kabupaten Nabire yang tidak menyelesaikan secara baik masalah MRP, sedangkan 7 kabupaten lainnya ini luar biasa, saya apresiasi karena bisa menyelesaikan dengan baik”, pungkas DR. Ribka Haluk S.Sos MM.

[Nabire.Net]