Saksi Prabowo-Hatta Keberatan Hasil Suara di 14 Kabupaten di Papua

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang keempat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014, Selasa (12/8). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi pemohon berjumlah 25 orang.

Saksi Prabowo-Hatta tingkat provinsi dan Koordinator Tingkat Papua, Dadi Waluyo mengatakan pihaknya mengajukan keberatan ditetapkan rekapitulasi hasil suara pilpres di provinsi Papua. Karena tanpa menetapkan dua distrik, di Kabupaten Dogiyai, Mapia Barat dan Tengah.

“Ada rekomendasi di Bawaslu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua distrik tersebut. Selain itu, rekomendasi Panwaslu di distrik Wapoga di Kabupaten Nabire untuk PSU tidak dilaksanakan. Kesimpulan disahkan tanpa dua distrik tersebut. Saksi tidak setuju, karena itu meminta penangguhan,” ujar Dadi Waluyo kepada majelis sidang diruang sidang MK, Selasa (12/8).

Selain itu,ia menuturkan pihaknya keberatan pada 14 Kabupaten di wilayah pegunungan yang tidak dilaksanakan pemungutan suara sesuai tahapan UU. Serta tidak dilakukan dengan cara kearifan lokal (musyawarah mufakat).

“Hal itu dibuktikan tidak diadakan tahapan rekapitulasi di tingkat kampung, distrik (TPS, PPS, PPD) yang ada di Kabupaten. Saksi kami tidak mendapatkan forum musyawarah mufakat ditempat tersebut,” katanya.

Ia menuturkan rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi tidak mendapat C1,D1 dan DA1. “Dan Bawaslu tidak mendapatkan itu. Bahkan saksi nomor 2 mendapati hal yang sama,” ungkapnya.

Dadi mengatakan kedua distrik tersebut tidak dilakukan pemungutan suara disebabkan logistik tidak sampai ke distrik tersebut. “Saat itu, Bawaslu provinsi melakukan supervisi di distrik tersebut. Maka Bawaslu Provinsi melakukan rekomendasi harus melalukan PSU,” katanya.

Ia menuturkan untuk di Kabupaten Nabire, disampaikan panwaslu kabupaten dan KPU kabupaten, logistik tidak sampai ke distrik Wapoga. “KPU mengatakan tidak melakukan karena waktu dan sebagainya,” ungkapnya.

Berdasarkan data perolehan suara yang disampaikan Dadi Waluyo di 14 Kabupaten yang menjadi keberatan adalah Kabupaten Jayawijaya, Nomor urut 1 mendapat 33.262. Nomor urut 2, 177.483. Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor 1, 24.116. Nomor 2, 5.539. Kabupaten Nduga, Nomor 1 40.000. Nomor 2 10.674. Kab, Yalimo, Nomor 1, 17.812, Nomor 2, 50.050.

Kab, Yahukimo, Nomor 1 86.297. Nomor 2, 175.316. Kab, Pegunungan Bintang, Nomor 1, 5.502. Nomor 2. 84.149. Kabupaten Puncak, Nomor 1, 8.071, Nomor 2 149.096. Kab, Tolikara, Nomor 1 42.579, Nomor 2, 13.4800. Kab Puncak Jaya, Nomor 1. 78.797, Nomor 2 87.122. Kab, Deiyai Nomor 1, 5.628, Nomor 2, 41.970. Kab, Intan Jaya, Nomor 1, 13.765, Nomor 2 56.184.

Kab, Dogiyai Nomor urut 1 0, Nomor 2 89.536. Dikurangi dari Dua distrik. Kab, Paniai, Nomor 1, 7.662, Nomor 2, 82.970. Kab, Lanny Jaya, Nomor 1, 82.841, Nomor 2, 62.609.

Selain itu, Dadi mengatakan perolehan suara di dua distrik tersebut 0 persen. DPT Mafia barat, 6828, mafia tengah, 11.194, perolehan suara Mapia Barat Nomor urut 1 0. Nomor 2, 6828. Mapia Tengah Nomor urut 1, 0. Nomor 2 11.194. Sementara di distrik Wapoga, Nabire Jumlah DPT, 1.123, Suara Nomor 1 0. Nomor 2 1.123.

(Republika)