Nabire.Net

(Dok. Dubes Desra, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat mengikuti KTT MSG/Papuanews.id)

Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) Peter Forau menangguhkan keanggotan penuh Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Sesuai yang dijanjikan, seharusnya hasil keputusan pertemuan MSG di Honiara, diumumkan sore ini juga (15/07). Namun, Peter Forau memutuskan untuk menunda penentuan, sebagaimana selama ini tidak ada panduan tetap perihal syarat-syarat mendapatkan keanggotan penuh di lembaga internasional tersebut.

Indonesia sendiri dalam pertemuan ini diwakili oleh Dubes Desra, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dengan demikian, isu pengajuan status ULMWP menjadi lebih dari observer akan kembali dipertimbangkan pada pertemuan istimewa MSG selanjutnya di Port Villa, Vanuatu pada September mendatang.

Indonesia sendiri memandang ULMWP sebagai gerakan separatis. Setahun lalu gerakan separatis yang ingin mendapatkan pengakuan internasional dan kesetaraan status diplomatik itu sudah mendapatkan statusnya sebagai pengamat (observer). Tahun ini mereka ingin status lebih, dan sudah mendapat dukungan dari Kepulauan Solomon dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS).

Dukungan juga datang dari Gereja Katolik di Papua Nugini, yang berharap MSG mau mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan ULMWP. Dilansir dari Radio New Zealand, Uskup Agung Port Moresby, Sir John Ribat berujar NGO itu seharusnya dibiarkan menentukan nasibnya sendiri karena mereka mewakili penduduk asli Papua, yang masuk golongan Melanesia.

Seperti yang dijelaskan juru bicara Kemenlu Armanatha Nasir, ULMWP sebatas NGO yang bukan mewakili suatu kawasan ataupun negara. Sementara MSG merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan perekonomian. Hal yang menurutnya, tidak menjadi perhatian kelompok separatis tersebut.

MSG terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Plus satu lembaga tambahan, FLNKS dari Kaledonia Baru. FLNKS diketahui juga tergolong NGO separatis di negaranya.