Klaim 60% Menang Di 29 Kabupaten Se-Papua, Koalisi Merah Putih Lakukan Pembohongan Publik

Suara pasangan calon presiden (capres) nomor urut 1, Prabowo-Hatta yang diklaim Koalisi Merah Putih sebesar 60 persen suara dari hasil Pilpres, Rabu (9/7) kemarin pada 29 kabupaten/kota se-Papua, diduga merupakan bentuk pembohongan publik oleh Tim Hukum Jokowi-JK, Papua.

“Klaim-klaim seperti ini patut dipertanyakan, jangan menghalalkan berbagai cara untuk membohongi rakyat untuk kepentingan sesaat. Rakyat kita sudah sangat dewasa dalam memilih pemimpin, jadi para elit politik jangan coba-coba main-main dengan suara rakyat,” kata Juru Bicara yang juga Tim Hukum Jokowi-JK Provinsi Papua, Anthon Raharusun melalui rilis persnya, Jumat (11/7).

Menurut Anthon, ini bukan pilih caleg yang penuh dengan berbagai kecurangan dan kebohongan. Padahal, sesuai data survey dari lembaga kredibel Litbang Kompas telah mengumumkan hasil survey secara nasional bahwa Jokowi-JK di Papua memperoleh suara diatas 80%. Dan menurutnya Tim Jokowi-JK punya data tabulasi yang masuk dari daerah-daerag Kabupaten/Kota di Papua, suara Jokowi-JK adalah di atas 65 persen.

“Tetapi prediksi kami Jokowi-JK menang di atas 75 persen, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tim Koalisi Merah Putih yang mengklaim suara Prabowo-Hatta 60 persen di Papua itu keliru besar dan bentuk kebohongan public dan itu berbanding terbalik dengan data yang ada. Justeru Prabowo-Hatta berada di bawah angka 40 persen,” ujarnya.

Pihaknya menilai kebohongan tim Prabowo-Hatta ini cukup merata di seluruh Indonesia, dapat dilihat dari beberapa lembaga survey yang seringkali diberitakan pada salah satu media televisi nasional, semuanya menabur kebohongan dan ini sangat membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Rakyat sudah sangat cerdas untuk memilih pemimpin, apalagi memilih seorang Calon Presiden, tidak mungkin rakyat salah memilih, jadi yang buat blunder itu biasanya para elit politik karena punya kepentingan politik,” katanya.

Ia mengingatkan kepada seluruh rakyat Papua, pihaknya sangat percaya Jokowi-JK akan menang di wilayah pegunungan. Silahkan saja mengklaim, dikatakan Anthon, pihaknya terus mengawal suara Jokowi-JK agar tidak hilang atau dihilangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika saja ada indikasi atau ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh Tim Prabowo-Hatta maupun pihak Penyelenggara Pemilu (KPU) dan penyelenggara lainnya di tingkat bawah.

“Maka kami akan mengambil langkah hukum untuk menjebloskan mereka ke Penjara jika terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam Pilpres ini. Kami tidak akan main-main dengan suara rakyat,” ujarnya.

Pihaknya berharap agar semuanya harus lebih mengedepan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan kelompok atau golongan, mengingat Pemilu Presiden saat ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia.

“Jadi kita tidak bisa membiarkan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dirusak oleh kepentingan segelintir elit politik. Hargailah hak demokrasi dan hak konstitusional yang sudah diberikan oleh Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Sebelumnya dari 3,2 juta pemilih jiwa di Papua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Papua mengklaim perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2, Jokowi-JK mencapai 75 persen suara.

“Beberapa titik di Papua secara keseluruhan dipegang tim Capres nomor urut dua. Dimana, hasil perhitungan tingkat Nasional pasangan Jokowi-JK menang 60 persen lebih suara untuk Papua. Jika perhitungan dari pegunungan sudah selesai, kami bisa capai 75 persen untuk Papua,” kata Ketua DPD PDIP Papua, Komarudin Watubun usai berbuka bersama sejumlah jurnalis di kediamannya, Kota Jayapura, Rabu (9/7).

(Tabloidjubi)