Nabire.Net

“Untuk menyelesaikan Papua dengan aman dan bermartabat, maka kami minta dengan hormat kepada Pemerintah Pusat untuk berunding sehingga tidak lagi terjadi tindakan fisik di mana-mana,” ujar Marinus dalam jumpa persnya di Hotel Matos, Selasa (12/3) kemarin siang didampingi ataf Aspri Bidang Militer Markas TPN-OPM, Dj. Arim dan Jubir Jonah Wenda.

Dia mengungkapkan, permintaan perundingan antara Papua dan Jakarta ini berangkat dari keprihatinan berbagai peristiwa yang terjadi selama ini. Bahkan berbagai pelanggaran hukum baik itu dari Militer TNI/Polri maupun dari orang-orang tidak dikenal seperti yang disampaikan oleh Polda Papua.

Salah satu contoh tindakan yang dilakukan militer yakni penangkapan terhadap anggota TPN-OPM di Kabupaten Sarmi baru-baru ini. “Ini sebenarnyanya tidak boleh terjadi, karena kita sudah tidak lagi bermasalah. Tinggal menunggu keputusan dilakukan perundingan. Setelah perundingan masalah Papua sudah selesai,” ungkapnya.

Marinus menegaskan, Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono [SBY] diminta untuk bisa menghargai hak-hak orang Papua rumpun Melanesia.

“Berikan hak temporer bagi rakyat Papua dan kepada kami dari TPN-OPM. Ini hak kami untuk meminta perundingan agar Papua ini aman dari sekarang sampai yang akan datang serta tidak ada lagi penyiksaan di negeri ini,” pintanya.

Sementara itu, Juru Bicara TPN-OPM, Jonah Wenda meminta agar anggota mereka yang berhasil ditangkap di Kabupaten Sarmi baru-baru ini oleh TNI dan Polri segera dibebaskan, sebab penangkapan sudah bukan lagi jamannya.

“Sesuatu penangkapan harus sesuai dengan pertemuan dan sesuai dengan keputusan dari Presiden SBY pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 pada jam 11 bahwa kedua belah pihak antara pihak Jakarta dan Papua perlu mencari solusi damai dan tidak perlu lagi ada penangkapan,” ujarnya.

Ia minta anggota TPN-OPM yang ditangkap itu segera dibebaskan tanpa syarat dan militer agar lebih mengedepankan komunikasi antarkedua belah pihak. “Supaya ini tidak berkepanjangan, maka bebaskan anggota kami dan Jakarta-Papua harus lakukan perundingan agar Papua ini aman dan damai,” lanjutnya.

Jonah menilai, menangkap dan mengintimidasi bukan solusi menyelesaikan masalah Papua. Akan tetapi bagaimana pihak pemerintah meminta pihak keamanan lebih merangkul dan lebih membuka ruang untuk berbicara serta tidak lagi menambah luka bagi rakyat Papua itu sendiri.

“Kami mengharapkan Polri, pemerintah Provinsi Papua baik itu DPRP maupun gubernur untuk mendorong apa yang kita sampaikan agar Jakarta membuka diri melakukan perundingan, sebab hanya perundingan yang bisa menyelesaikan masalah Papua ini,” harapnya.