Jatah 170 CPNS Untuk Papua Dinilai Tidak Wajar

Kuota 170 lebih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Papua yang diberikan Kementarian Pemberdayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan) RI dinilai kurang Dan tidak wajar.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda kalau kuotayang diberikan bukan suatu kebanggaan karena jumlah itu masih terlalu kecil. Apalagi selama ini DPR Papua dan instansi terkait memperjuangkan agar bisa mencapai 1.000 kuota untuk Papua.

“Negara tidak akan bangkrut, tapi bagaimana kita memberdayakan rakyat Papua yang saat ini masih dalam posisi Pengangguran. Kalau seribu atau dua ribu orang tidak menjadi masalah, tapi kalau hanya 100 lebih itu sangat kecil” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (11/9/2014).

Ditambahkan , jika hanya jumlahnya sekitar 170 orang sangat kecil peluang orang asli Papua untuk masuk. Namun jika jumlahnya besar barulah presentasi bisa diatur dan kalau kuota hanya 100 orang lebih baik dikirim ke kabupaten kota.

“Kalau jumlah kecil itu mau atur lagi bagaimana. Itu pasti tidak bias, oleh karena itu saya minta kepada pihak dinas terkait di Papua kita akan terus memberikan dukungan dan kalau hanya 100 orang lebih itu lebih baik dikirim ke Kabupaten/kota, dan kalau di Provinsi Papua mendapat jatah 100 lebih mau dapat apa, karena itu sangat kecil bukan dibangga- banggakan” Tegasnya.

Ditambahkan, alasan pihaknya memperjuangan jatah 1.000 PNS dari Papua agar bisa mengurangi pengangguran di Papua setiap tahunnya dan peserta yang mengikuti tespun sangat banyak.

“Saya selaku pimpinan DPRP tidak merasa bangga melihat seperti itu, karena banyak orang Papua pengangguran. Oleh sebab itu, tidak ada lagi ada alasan KemenPan untuk tak melakukan penambahan kuota penerimaan PNS di Papua. Kalau seribu masih bisa mendapat jatah orang asli Papua”pungkasnya.