Ini Permintaan Anggota DPR-Papua Sekaligus Dewan Adat Wilayah Meepago Kepada Presiden Jokowi Yang Akan Mengunjungi Nabire

Terkait dengan kedatangan Presiden Joko Widodo kami sangat mengapresisi khususnya di Wilayah Nabire tapi Wilayah Adat Meepago pada umumnya.

Rencana kedatangan yang kami ketahui adalah untuk meresmikan beberapa fasilitas umum diwilayah Nabire seperti PLN dan RSUD yang dibangun lewat program pemerintah melalui APBN karena, membangun daerah adalah kewajiban Pemerintah dan hak Masyarakat adalah untuk dapat menikmati pembangunan dari kewajiban pemerintah tersebut.

Namun kami ingin meminta ketegasan, sikap dan keputusan Presiden terkait dengan sejumlah kasus Pelanggaran HAM yang oleh, KOMNAS HAM telah ditetapkan sebagai kasus Pelanggaran HAM berat terutama Kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 yang dijanjikan oleh Negara melalui presiden untuk diselesaikan namun hingga kini belum terselesaikan hingga hari ini. Dan perlu diingat oleh Presiden bahwa ini adalah janji yang menunjukkan wibawa Negara. Maka, kami menagih janji Presiden terkait penyelesaian kasus tersebut.

(John NR Gobay)

Kami juga meminta Presiden terhadap kasus perampasan dan pencaplokan tanah yang diduga melibatakan oknum institusi Negara baik TNI dan Polri yang berkonspirasi bersama sejumlah investor di sector kehutanan,perkebunan dan pertambangan khusus wilayah Nabire dan Wilayah Adat Mepago pada umumnya seperti Perkebunan Sawit di Wami suku yerisiam,konflik pertambangan di Mosairo Nifasi suku wate dan juga sawit di Timika tapi juga konflik-konflik lainya.

Maka dengan kehadiran Presiden di Nabire ini, kami meminta secara resmi untuk Presiden menginstruksikan secara tertulis agar oknum-oknum TNI dan POLRI tidak lagi melakukan bisnis baik langsung maupun tidak langsung tapi juga melakukan pengamanan di perusahan-perusahan perkebunan sawit, pertambangan dan usaha-usaha lainya di wilayah Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika.

(John NR Gobay)

Karena harus disadari oleh presiden bahwa pendekatan aparat keamanan disektor bisnis telah menjadi Pintu Besar untuk terjadinya pelanggaran HAM diwilayah Mepago.

Semoga kehadiran Presiden di Nabire ini dapat merubah situasi pengelolaaan sumber daya alam yang menghormati masyarakat pemilik hak di wilayah Mepago.

*Penulis adalah John NR Gobai, anggota DPR Papua Dapeng Meepago/Dewan Adat Wilayah Meepago

[Nabire.Net]