Nabire.Net

Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD-KAPP) menggelar sosialisasi bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) KAPP, Rabu (13/7), di Pasar Koperasi Wanita Mandiri Kalibobo. Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan pada BPP KAPP sebesar Rp. 25 milyar. Dari bantuan itu, BPP KAPP menyalurkan kepada pengusaha mini mikro (mamma-mama) asli Papua di 29 kabupaten/kota.

Untuk Kabupaten Nabire, sebanyak 50 mama-mama pengusaha mini mikro mendapat bantuan modal usaha masing-masing Rp. 1 juta. Bantuan itu disalurkan BPP KAPP melalui BPD KAPP Kabupaten Nabire. Bantuan itu diberikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Sosialisasi dipipin Ketua BPD KAPP Kabupaten Nabire, Kristovel Mara, A.Md.Tek didampingi Staf Ahli Badan Pengurus Pusat KAP Papua, Hosea Asmuruf.

Ketua Badan Pengurus Daerah KAPP Kabupaten Nabire, Kristovel Mara, A.Md.Tek mengatakan, BPD KAPP menggelar sosialisasi modal usaha  bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe yang memberikan perhatian dengan memberikan bantuan bagi pengusaha mikro (mama-mama) asli Papua dan memberikan bantuan dalam bidang ekonomi kerakyatan.

Dalam sosialisasi itu, BPD KAPP Nabire menjelaskan penggunaan modal usaha yang diperbantukan pemerintah provinsi kepada BPP KAPP dan disalurkan diseluruh kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota mendapat Rp. 1 juta per/orang (mama-mama). Dan untuk Kabupaten Nabire mama-mama yang mendapat bantuan sebanyak 50 orang.

Dikatakan Kristovel Mara, 50 orang itu diakomodir melalui KAPP dari Koperasi Wanita Mandiri dengan data base, nama, nomor rekening, alamat dan jenis usahanya.

“Kita sampaikan kepada mama-mama agar jangan bingung dalam penggunaan dana bantuan itu, mungkin dikembalikan atau tidak. Tugas kita di masing-masing daerah menyampaikan dengan baik dan benar kepada pengguna modal usaha yag diperbantukan dari Pemprov Papua. Saat mereka menggunakan dana itu maka rekening harus aktif sepanjang satu tahun sehingga bisa diketahui aktivitas usahanya,” tuturnya.

“Dari rekening itu akan kami jadikan indikasi bahwa mereka masih usaha. Kita bisa tahu aktifnya usaha dari perputaran uang direkening, dari rekening bisa diketahui mereka menarik dan menyimpan uang. Dan itu merupakan monitoring kita terhadap mereka, sehingga bila rekening tidak berjalan berarti mereka sudah tidak berjalan usahanya,” tambahnya.

Dikatakannya, hal itu merupakan usaha nyata yang dilakukan oleh KAPP. Ketua Umum BPP KAPP Mery C. Yoweni saat di Nabire pernah menjalankan di Nabire namun karena kurangnya perhatian pemerintah sehingga belum berjalan.

“Saat ini setelah di provinsi dan ada atensi yang baik dari Pemprov dalam hal ini Gubernur Papua, KAPP berjalan dan saya rasa kami mampu untuk mengelola tanggungjawab yang diberikan gubernur untuk menjalankan ekonomi berbasis kerakyatan dengan baik dan benar,” terangnya.

Dalam sosialisasi itu juga telah sepakat bahwa 50 mama-mama yang mendapat bantuan akan mengaktifan pasar Koperasi Wanita Mandiri di Kalibobo yang telah dibangun sejak 2012. Mereka akan mencoba memasarkan makanan khas Papua lalu masin-masing koordinator dikumpulkan untuk berjualan disitu.

Kristovel Mara mengharapkan pemerintah Kabupaten Nabire, para pejabat, perbankkan serta dunia usaha swasta bisa menjadi bagian dalam menyukseskan program KAPP dengan datang dan belanja di pasar itu.

Terkait modal usaha, Kristovel Mara mengatakan bahwa bantuan modal usaha itu tidak dikembalikan. Tetapi dari KAPP akan terus memantau sebagai laporan kepada Pemprov Papua.

“Kami juga berharap kepada Pemkab Nabire, dinas terkait agar mengambil bagian dan melihat ini sebagai satu program nyata yang mampu membantu pengusaha asli Papua yang selama ini bingung kemana mencari modal usaha, hendak meminjam di bank tidak mempunyai jaminan, mau usaha besar tidak tahu informasi. Untuk itu kerjasama pihak pemerintah daerah dan dunia usaha sangat kami harapkan untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan dan kita mengangkat potensi-potensi lokal yang mampu dihasilkan oleh pengusaha asli Papua. Sehigga kedepan kita mampu bersaing secara nasional bahkan internasional,” ungkapnya.

Kerjasama dengan LSM AS

Sementara itu, Staf Ahli BPP KAPP Hosea Asmuruf mengatakan, berawal dari penglihatan bahwa pengusaha utamanya mini mikro kesulitan dalam mengangsur kredit. Kendala seperti itu karena mereka tidak terlatih dan terbina. Oleh karena itu BPP KAPP menjalin kerjasama dengan salah satu LSM dari Amerika Serikat untuk memberikan pelatihan.

Dikatakan Hosea Asmuruf, anggota KAPP yang mendapat bantuan akan dilihat dari rekeningnya. Bila aktif akan diikutkan pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola keuangan, pembukuan dan lain-lain.

“Sebenarnya adiministrasi itu sama, namun kami melihat soal adimistrasi itulah yang menjadi kelemahan pengusaha asli Papua utamanya yang mikro. Bila telah berkembang dan mendapat pelatihan kita akan giring ke perbankkan untuk mendapatkan modal yang lebih besar,” tuturnya.

“Sementara ini karena langkah awal kita fokuskan pada mama-mama di para-para pinang di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Papua,” imbuhnya.

Menyoal bantuan Pemprov sebesar Rp. 25 milyar untuk KAPP, dijelaskan Hosea, bantuan itu dibagi dalam tiga kategori. Pertama untuk pengusaha makro (besar) yang sudah mampu mengelola uang untuk KAPP. Kedua mikro (menengah) yang mampu mengelola uang dari ketua-ketua KAPP se-Papua, sudah mempunyai usaha yang berjalan. Dan yang ketiga pengusaha mini mikro.

“Kita harapkan dari dua pengusaha makro dan mikro mampu mengelola uang dan kembali ke KAPP untuk selanjutnya membantu pengusaha mini mikro,” katanya.

“Ini pancingan dan bila ini sukses maka konsep mengelola uang orang Papua itu ya seperti itu. Karena kami sebagai masyarakat konsumtif dengan kearifan tradisionil tidak biasa dengan dunia bisnis sehingga saat diperhadapkan dengan dunia ini kami bingung dan hanya menonton,” tuturnya.

Ungkapnya, dari kesenjangan itu KAPP melihat dan masuk bagaimana cara berpikir orang Papua seperti begini karena keterbatasan dibeberapa aspek untuk maju.

“Oleh karenannya kita coba turun kebawah melihat cara berpikir mereka dan kita berikan bantuan dengan tidak mengembalikan setiap bulan, bila mereka berkembang itu artinya mereka bisa dibina,” ungkapnya.

Untuk selanjutnya mereka akan dilatih dan itu menjadi tugas KAPP disetiap kabupaten/kota. Sementara ini KAPP di Nabire telah berjalan baik sehingga diharapkan KAPP daerah lain mampu mengakomodir seperti KAPP Nabire yang telah membentuk koperasi yakni Koperasi Wanita Mandiri. Dan itu akan memudahkan kontrol.

“Kita mencoba menterjemahkan visi misi gubernur walapun dalam skala yang bisa kita ukur. Kita coba kasih uang untuk berusaha lalu lihat apakah bangkit lalu mandiri. Bila telah mandiri lalu dorong ke bank untuk menuju sejahtera,” jelasnya.

(PPN)