Bupati Ungkap Data Penduduk Nabire Bermasalah, BLT dan Pendidikan Ikut Terdampak

Nabire, Bupati Nabire Mesak Magai menyoroti pentingnya pembaruan data kependudukan karena berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data yang belum sepenuhnya akurat. Persoalan tersebut berdampak pada penyaluran bantuan sosial, layanan pendidikan, hingga penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).

Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan Jemput Bola pelayanan administrasi kependudukan di Balai Wanggar Sari, Rabu (22/7/2026).

Menurut Mesak Magai, pemerintah daerah menemukan sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan agar seluruh warga memperoleh hak pelayanan secara adil.

Salah satu persoalan utama muncul dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Di beberapa kampung, jumlah penerima bantuan sering kali tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat karena masih banyak warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan saat proses distribusi bantuan.

Selain bantuan sosial, sektor pendidikan juga menghadapi tantangan serupa.

Mesak menjelaskan, sejumlah anak belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akibat belum memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap. Situasi ini berisiko menghambat akses mereka terhadap berbagai layanan pendidikan.

Ia juga menyoroti masih banyak warga yang tinggal di Kabupaten Nabire namun menggunakan kartu tanda penduduk dari daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Nabire akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun mekanisme administrasi yang sesuai bagi penduduk yang menetap sementara maupun permanen di Nabire.

Pendataan juga menghadapi tantangan geografis.

Beberapa distrik seperti Wapoga, Dipa, Menou, dan Siriwo memiliki akses yang sulit sehingga proses pendataan membutuhkan waktu serta dukungan sumber daya yang memadai.

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan proses pembaruan data tetap berjalan secara bertahap hingga seluruh wilayah dapat terjangkau.

Dalam kesempatan itu, Mesak juga menilai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Nabire belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, jumlah DPT masih berada di bawah 200 ribu jiwa, sementara perkiraan jumlah penduduk riil telah melampaui angka tersebut.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat data warga yang telah meninggal dunia tetapi belum terhapus dari administrasi kependudukan.

“Kita harus mengetahui data riil masyarakat. Dalam satu sampai dua tahun ke depan administrasi kependudukan ini harus kita benahi,” ujar Mesak Magai.

Untuk mempercepat pembaruan data, pemerintah akan melibatkan seluruh perangkat pemerintahan mulai dari kepala distrik, kepala kampung, lurah, RT hingga RW.

Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sehingga seluruh program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.

Data kependudukan yang valid menjadi fondasi penting bagi berbagai kebijakan pemerintah. Selain mendukung penyaluran bantuan sosial, data tersebut juga menentukan perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pelaksanaan pemilu.

Karena itu, pembaruan administrasi kependudukan menjadi agenda strategis yang akan terus dijalankan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam beberapa tahun ke depan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat diharapkan semakin mudah mengurus dokumen kependudukan sekaligus memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]