Nabire.Net

(Tatap Muka Forkopimda bersama Wagub Papua)

Jayapura – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M memimpin acara tatap muka dengan Forkopimda Papua yang diikuti sekitar 40 orang tokoh dari semua kalangan, Sabtu (31/08).

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, SIP (Pangdam XVII/Cendrawasih), Irjen Pol Drs. Rudolf A. Rodja (Kapolda Papua ), Brigjen TNI A.H. Napoleon (Kabinda Papua), Muhamad Musaad (Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Provinsi Papua), Rita Tambunan, SH (Kabid Ketahanan seni budaya, agama Kemasyarakatan dan ekonomi), Suzanna Wanggai (Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua), Thomas Sandigau (Anggota DPRP), Kenan Sipayung (Ketua Kerukunan Batak), Pdt Maurry, S.Th (Ketua PGGP), Pdt Gerson Billik (Pengurus ikatan Flobamna).

Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam  di Cenderawasih Room Swissbell diawali dengan doa oleh Pdt Maurry, S.Th (Ketua PGGP).

Dalam sambutannya Wagub Papua Klemen Tinal, S.E., M.M menyampaikan bahwa “kita bhineka tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua), Mari kita berjiwa besar dan kembali baik dengan damai, ini semua harapan Provinsi Papua”.

Lebih lanjut Wagub menyampaikan,”Saya harap situasi seperti ini jangan terulang kembali, agar kehidupan berbangsa ini lebih baik. Tidak ada orang lain dari Papua yang bisa membantu masalah ini tetapi orang yang telah ada di Papua yang bisa menyelesaiakanya”.

Tatap muka Forkopimda bersama tokoh agama dan tokoh paguyuban ini diselenggarakan dalam rangka bertukar informasi dan mencari jalan terbaik di tanah Papua agar menjadi damai dan memperkuat silaturahmi antar tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Kami menyelenggarakan kegiatan ini agar kita bisa dapat bersatu untuk melihat hal hal yang lebih baik kedepannya”, tegas Wagub.

Acara yang digelar pasca aksi demo anarkhis sehari sebelumnya menghasilkan beberapa saran dan masukan untuk langkah-langkah kedepan dalam menjaga perdamaian di Papua antara lain; penegakan hukum secara tegas bagi pelaku aksi Rasisme dan pelaku aksi demo yang melakukan penjarahan, pembakaran, pengrusakan yang anarkhis, pemerintah Papua akan memberikan ganti rugi bagi korban pembakaran/ pengrusakan oleh aksi demo anarkhis sesuai mekanisme dan segera adakan rekonsiliasi agar terbangun suasana kekeluargaan dan persaudaraan se-Bangsa dan se-Tanah Air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Massa Pendemo Tidak Mau Ikut Aksi Lagi

Sementara itu pada tanggal 01 September 2019, sebanyak lebih kurang 300 orang pelaku aksi demo beberapa hari lalu (29/08/2019), yang berasal dari masyarakat pegunungan (Wamena) merasa telah ditipu oleh koordinator aksi massa yang berakhir ricuh dan anarkis serta secara sadar berkomitmen tidak akan lagi ikut dalam aksi demo dalam bentuk apapun.

Mereka yang sempat bersembunyi di kompleks kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan, menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing di wilayah Abepura dan Waena.

Tiga ratusan orang yang merupakan bagian dari massa pendemo sepakat untuk tidak mau lagi ikut-ikutan aksi demo massa dalam bentuk apapun. Kelompok massa pendemo ini merasa telah ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isue rasisme.

Selama 3 hari mereka bersembunyi di wilayah sekitar Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan tidak berani kembali ke daerah Abepura dan Waena dengan alasan takut mendapat aksi balasan dari masyarakat yang telah menjadi korban aksi penjarahan, pembakaran, pelemparan maupun pengrusakan oleh mereka sendiri pada waktu melakukan aksi demo yang berujung rusuh dan anarkis sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian material di sepanjang jalan Waena – Jayapura.

Pada hari Minggu siang, perwakilan kelompok yang sebagian besar berasal dari Wamena tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Papua, Desman Kogaya untuk memohon bantuan agar diberikan jaminan keamanan dan angkutan dalam proses mereka kembali ke daerah Abepura dan Waena.

Mereka merasa takut mendapatkan aksi balasan dari masyarakat yang telah mengalami kehilangan/kerusakan aset harta benda yang berharga yang telah mereka rusak/jarah akibat ulah yang anarkis dan brutal.

Selanjutnya Desman Kogoya menghubungi Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan Komnas HAM wilayah Papua sebagai mediator.

Asintel Kasdam Kolonel Inf JO. Sembiring sebagai perwakilan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Sdr. Frits Ramanday melakukan mediasi dan negosiasi untuk memberikan solusi terbaik guna proses evakuasi terhadap 300-an orang dalam rangka evakuasi pemulangan dan pengamanan agar terhindar bentrok susulan antar kelompok massa khususnya di wilayah Jayapura.

Hadir pula dalam proses mediasi tersebut Pendeta, Wakil Bupati Lanny Jaya, anggota MRP. Kodam XVII/Cenderawasih telah menyiapkan kurang lebih 15 truck TNI/Polri guna mengangkut massa yang sempat bertahan di wilayah Kelurahan Numbay pasca aksi demo beberapa hari yang lalu.

Pukul 17.00 WIT dilakukan evakuasi gelombang pertama sebanyak 116 orang dan pukul 19.50 WIT evakuasi gelombang kedua sebanyak 172 orang, 1 orang yang diduga pelaku penjarahan diamankan oleh pihak Polres Jayapura karena pada saat pemeriksaan ditemukan kunci SPM baru dikantong ybs. Proses evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kodam XVII/Cen dan Polda Papua.

[Nabire.Net]