Sejumlah Proyeh Rumah Layak Huni Di Nabire Pekerjaannya Tak Tuntas

Legislator Papua dari daerah pemilihan Nabire, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Mimika, Thomas Sondegau menyatakan menemukan pembangunan sejumlah rumah layak huni di Nabire pengerjaannya tak tuntas.

Ia mengatakan, proyek pembangunan rumah layak huni di Nabire dibiayai melalui APBD Provinsi Papua. Proyek itu ditangani salah satu organisasi pengusaha asli Papua. Dalam pengerjaannya, ada pembangunan rumah yang tuntas, namun ada beberapa yang tak selesai.

“Kalau tak salah, itu anggaran tahun 2014-2015. Kontraktornya dari pengusahan asli Papua. Tapi ada beberapa rumah yang pengerjaannya tak jalan baik. Kami akan panggil pihak yang mengerjakan, kami akan tanyakan. Kami sudah punya bukti lapangan,” kata Thomas Sondegau, Jumat (18/11/2016).

Menurutnya, memang ada beberapa rumah yang pengerjaannya sudah rampung. Namun beberapa rumah pengerjaannya terbengkalai, ada yang hanya badan didirikan kemudian ditinggalkan. Tidak selesai dikerjakan.

“Jendela dan pintunya belum dipasang, kemudian pekerjaan ditinggalkan. Tidak dilanjutkan. Kalau memang tak bisa kerja, jangan dipaksakan. Ini baru di satu daerah. Daerah lain belum kami cek,” ucapnya.

Untuk pengerjaan jalan dan jembatan di Nabire kata anggota Komisi IV DPR Papua, komisi bidang infrastruktur itu, ada yang pengerjaannya telah rampung, ada juga dalam tahap penyelesaian. Termasuk terminal Tipe B Nabire.

“Semoga akhir tahun ini rampung. Kalau pekerjaan itu sudah selesai kami akan panggil Dinas PU untuk mempresentasikan agar Gubernur Papua bisa meresmikan. Inikan salah satu capaian-capaian dari program kerja gubernur,” katanya.

Pembangunan rumah layak huni salah satu program Pemprov Papua. Pemprov Papua menargetkan menyelesaikan 13 ribu unit rumah hinga 2018 mendatang.

“Hingga, 2017 pembangunan rumah layak huni mencapai angka 12 ribu rumah. Kami optimis, 2018 mencapai target 13 ribu rumah,” kata Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad, sehari sebelumnya.

Meski program itu merupakan program kerja Gubernur Papua Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal, namun Pemprov berharap, pemerintah kabupaten/kota bisa mengalokasikan anggaran dari 80 persen dana Otsus yang diberikan ke daerah untuk pembangunan rumah layak huni di daerah mereka.

(Jubi)