Pemprov Papua Tengah Fasilitasi Mediasi Persoalan Honorer K2 Kabupaten Nabire

Nabire, 19 Agustus 2024 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi pertemuan mediasi antara Asosiasi Honorer Nasional (AHN) dengan Pemerintah Kabupaten Nabire terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mediasi yang berlangsung di aula Kantor Gubernur Papua Tengah ini dihadiri oleh Pj. Sekda Papua Tengah, Kepala BKPSDM Papua Tengah, Sekda Nabire, Kapolres Nabire, dan Kasat Pol PP Papua Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, para honorer ditawarkan beberapa alternatif termasuk kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bagi mereka yang tidak berhasil diakomodir dalam kedua seleksi tersebut, diberikan opsi untuk diangkat menjadi tenaga kontrak dengan pemerintah daerah.

Namun, pertemuan ini tidak berjalan mulus. Para honorer mengaku kecewa karena merasa aspirasi mereka selama ini tidak sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Mereka berharap mendapatkan solusi yang lebih konkret dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama dari Penjabat Gubernur, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM. Meskipun informasi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS dalam waktu dekat telah disampaikan, para honorer masih merasa bahwa solusi yang ditawarkan belum menjawab kebutuhan mereka.

“Dimana letak penyelesaian untuk kami yang telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun tapi masih saja honorer? Ini bukan solusi,” ungkap salah satu peserta aksi dengan nada kecewa.

Secara terpisah, dalam wawancara dengan Nabirenet, Dr. Ribka Haluk menegaskan bahwa permasalahan honorer merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nabire.

“K2 itu milik Kabupaten Nabire karena kebijakannya ada di sana. Karena K2 ini sudah lama bekerja untuk Kabupaten Nabire, tapi mungkin tidak diangkat karena persyaratan atau apa, kami tidak tahu,” tegasnya.

Sebelum menggelar mediasi, AHN sempat melakukan aksi long march dari Sekretariat AHN di Karang Tumaritis Nabire menuju Kantor Gubernur Papua Tengah, dengan harapan besar agar suara mereka didengar dan mendapatkan solusi yang lebih baik.

[Nabire.Net/M.Irpan]