Nabire.Net

(Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari saat mengikuti Upacara Hardiknas 2025)

Nabire, 2 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Wakil Bupati Burhanuddin Pawenari menyampaikan tanggapan resmi terkait munculnya penolakan sebagian warga terhadap rencana pemindahan Pasar Karang ke lokasi baru di Wonorejo.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati menekankan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses penataan kota ke depan.

“Terkait rencana pembangunan pasar, saya pikir nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Bapak Bupati. Memang benar ada beberapa mama-mama pedagang yang sudah datang kepada saya. Mereka tidak semuanya menolak. Mereka hanya berharap bahwa ketika pasar itu dipindahkan, harus diatur dengan baik,” ujar Burhanuddin di sela-sela upacara peringatan Hardiknas 2025, Jumat (2/5/2025).

Ia menambahkan bahwa sejumlah pedagang justru mulai menunjukkan antusiasme dan bersiap untuk mengamankan tempat usaha di lokasi baru, begitu mendengar rencana pemindahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat bersifat dinamis dan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola komunikasi dan pengaturan teknis pasar.

“Ketika mendengar pasar akan dipindahkan, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di sana. Artinya, yang mereka butuhkan sebenarnya adalah pengaturan yang tertib dan memberikan kepastian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi Nabire sebagai kota yang tengah menuju modernisasi, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Ia mengakui bahwa masih banyak titik penumpukan sampah di beberapa kawasan, meskipun pemerintah telah menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi-lokasi strategis.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Pemerintah sudah bekerja maksimal, bahkan petugas kebersihan bekerja siang dan malam. Tapi tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari warga, akan sulit menciptakan budaya hidup bersih,” tegasnya.

Burhanuddin mencontohkan situasi di Kalibobo, di mana keberadaan TPS sempat ditolak warga. Pemda kemudian meminta kelurahan mencari lokasi TPS alternatif yang lebih bisa diterima masyarakat.

Menutup pernyataannya, Wakil Bupati berharap agar masyarakat Nabire bisa menerima dengan bijak setiap program pemerintah, baik terkait pasar maupun pengelolaan lingkungan. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan dilakukan demi kepentingan bersama dan kemajuan kota Nabire kedepan.

[Nabire.Net/Musa Boma]