Minta Pergub Papua Nomor 41 Tahun 2011 Dicabut, Massa Kembali Gelar Aksi Damai Di Kantor Gubernur Papua

Asosiasi Pertambangan Rakyat Papua (ASPRATAPA), kembali menggelar aksi damai dengan tuntutan agar Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batubara di Papua, dicabut segera.

Aksi damai tersebut, digelar di 2 lokasi berbeda yakni Kantor Gubernur Papua dan Kantor Dinas ESDM Kotaraja Papua, rabu 1 November 2017. Aksi tersebut dikoordinir oleh Ketua ASPRATAPA John Gobai, Ketua KAMPAK Papua, John Rumkorem, Perwakilan Suku Yerisiam Nabire, Gunawan Inggeruhi, dan massa berjumlah 250 orang, gabungan PMKRI, KAMPAK Papua dan PKn.

Aksi damai massa di Kantor Gubernur Papua, diterima langsung oleh Asisten II Setda Papua, Elia Loupatty.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Pergub Papua Nomor 41 tahun 2011 mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar segera dicabut. Selain itu, massa juga meminta agar 56 Ijin Usaha Pertambangan di Papua yang diterbitkan berdasarkan Pergub Nomor 41 tahun 2011 segera dicabut.

John NR Gobai pada kesempatan tersebut juga meminta pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua agar menata ulang perizinan tambang di Papua dan memberi kesempatan kepada anak asli Papua untuk bisa mengelola tambang di Papua, dan menetapkan wilayah pertambangan rakyat seperti Degeuwo, Topo, Agisiga, Wami dan Nifasi.

Diakhir tuntutan, massa meminta agar segera dibuatkan PERDASI Pertambangan yang isinya dapat memberikan ruang kelola pertama dan terutama bagi pengusaha dan masyarakat Papua.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Papua, Elia Loupatty yang juga merupakan Plt. Kepala Dinas ESDM Papua berjanji akan menggelar rapat pada hari jumat 3 November 2017 untuk membahas persoalan ini.

Usai mendengar jawaban Asisten II Setda Papua, massa membubarkan diri dengan tertib dan damai. Aksi damai massa di kedua lokasi berjalan dengan aman hingga usai.