Cegah Polio di Perbatasan RI-PNG, Dinkes Papua dan UNICEF Kembangkan Media KIE

Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF Indonesia memperkuat komunikasi publik mengenai imunisasi polio, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG). Strategi tersebut diarahkan melalui pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menyesuaikan karakter budaya serta kebutuhan masyarakat setempat.

Penguatan strategi itu dibahas dalam Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE yang digelar di Kota Jayapura pada 1–2 September 2026. Kegiatan tersebut mendapat dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan melibatkan berbagai unsur yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta komunikasi masyarakat.

Sekitar 40 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, puskesmas, kader posyandu, akademisi Universitas Cenderawasih dan ISBI Tanah Papua, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan, Diskominfo, Tim Imunisasi Papua Juara hingga influencer media sosial.

Pengetahuan masyarakat masih menjadi tantangan

Workshop tersebut digelar setelah pelaksanaan Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Hasil survei menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar dalam pemahaman masyarakat mengenai polio dan jadwal imunisasi.

Dari 164 responden yang disurvei, hanya sekitar separuh yang mengaku pernah mendengar tentang polio. Lebih jauh, hanya 20 orang atau sekitar 12 persen yang dapat menyebutkan jadwal imunisasi polio dengan benar.

Temuan lainnya menunjukkan lebih dari separuh responden masih menganggap polio sudah tidak ditemukan di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kasus polio kembali ditemukan di Papua pada 2024 dan kemudian berkaitan dengan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Health Officer UNICEF Indonesia Papua Field Office, Iswahyudi, menilai keberhasilan program imunisasi tidak cukup hanya dengan memastikan vaksin tersedia di fasilitas kesehatan.

“Vaksin terbaik sekalipun, meskipun sudah tersedia di Puskesmas, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila orang tua tidak membawa anaknya ke layanan imunisasi,” kata Iswahyudi saat membuka workshop.

Menurut dia, pemahaman orang tua menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemanfaatan layanan imunisasi. Kondisi geografis perbatasan juga membuat kebutuhan komunikasi kesehatan yang sesuai konteks semakin penting.

Ia menambahkan, Papua Nugini melaporkan puluhan kasus polio pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, mobilitas masyarakat antara kedua negara berlangsung melalui jalur resmi maupun tidak resmi.

Karena itu, pesan kesehatan dinilai perlu disampaikan dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat.

Media KIE disiapkan untuk berbagai saluran

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elinus Tabuni, mengatakan persoalan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan vaksin.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui lokasi pelayanan, waktu pelaksanaan imunisasi dan alasan anak harus mendapatkan imunisasi.

“Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi,” ujar Elinus.

Dalam workshop tersebut, peserta menyusun strategi komunikasi berdasarkan hasil survei, termasuk menentukan kelompok sasaran, merumuskan pesan utama, memilih saluran komunikasi dan merancang materi edukasi.

Sedikitnya enam bentuk media KIE disiapkan. Materinya mencakup poster mengenai polio dan imunisasi, media skrining kesehatan serta status imunisasi di pos lintas batas, video pengalaman orang tua, video dukungan influencer, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pesan suara untuk pengumuman jadwal imunisasi.

Materi mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi juga akan dimasukkan dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Selain itu, disiapkan kartu ajakan imunisasi yang dapat digunakan antarorang tua ketika berkomunikasi di Posyandu.

Akan diuji sebelum digunakan secara luas

Dinas Kesehatan Papua, UNICEF dan sejumlah pemangku kepentingan selanjutnya membentuk tim kecil untuk menyempurnakan materi tersebut. Media KIE akan diuji kepada masyarakat sebelum diproduksi dan disebarluaskan.

Distribusi awal ditargetkan mulai dilakukan pada minggu keempat September 2026. Materi yang telah dikembangkan juga akan digunakan dalam pelatihan Komunikasi Antarpribadi (KAP) bagi kader posyandu.

Dukungan penyebaran informasi datang dari sejumlah lembaga. Diskominfo Kota Jayapura akan membantu melalui media sosial, videotron dan jaringan Kelompok Informasi Masyarakat di lima distrik.

BKKBN Papua akan mengintegrasikan materi dalam pendampingan keluarga, khususnya bagi ibu hamil dan keluarga dengan balita. Sementara itu, Badan Kekarantinaan Kesehatan akan memperkuat penyampaian informasi di pintu masuk dan keluar wilayah perbatasan, termasuk melalui skrining serta pencatatan status imunisasi anak.

Pemantauan terhadap respons masyarakat juga akan dilakukan melalui social listening. Percakapan, pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi komunikasi imunisasi.

Dengan pendekatan lintas sektor tersebut, penguatan imunisasi di Papua tidak hanya diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan, tetapi juga memastikan keluarga mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi lokal.

[Nabire.Net/Musa Boma]