Nabire.Net

Bertempat di Aula Guest House, Sugapa, kabupten Intan Jaya, 12 Juni 2018 lalu, telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Komprehensif & Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua, kabupaten Intan Jaya Tahun 2018.

Seperti diketahui kabupaten Intan Jaya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tahun anggaran 2017, oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi yang baik di masing-masing SKPD agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Selain itu rapat ini diharapkan dapat mendorong pemerintah kabupaten Intan Jaya agar lebih optimal dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Bupati menegaskan bahwa Opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua adalah batas minimal dari peran BPK RI dalam mendorong tata kelola keuangan negara, sedangkan batas maksimal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah bagaimana mempertanggungjawabkan laporan keuangan itu terkorelasi dengan fungsi perencanaan di dalam mencapai tujuan.

Diakhir sambutannya, Natalis Tabuni mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangum kabupaten Intan Jaya salah satunya melalui penciptaan kondisi daerah yang aman dan damai, terlebih khusus dalam rangka menghadapi Pilgub Papua 2018.

Dirinya optimis, dengan kondisi yang aman, maka roda pemerintahan di kabupaten Intan Jaya dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa kabupaten Intan Jaya lebih baik lagi.

[Nabire.Net]