Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Papua Desak Pemerintah Segera Hadir Saksikan Penanaman Tapal Batas Adat di Kapiraya

Deiyai, 17 Oktober 2024 – Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Papua di Kapiraya, Musa Boma, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Dogiyai, Deiyai, serta Timika bersama Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) untuk segera datang menyaksikan penanaman tapal batas adat antara Suku Kamoro dan Suku Mee di Desa Wakiya, Kapiraya.

“Kami, masyarakat dari Wilayah Mapia dan Suku Kamoro, telah sepakat untuk menanam tapal batas adat di Desa Wakiya. Keputusan ini kami ambil bersama, mulai dari Poronggo hingga Desa Uwemuka,” ujar Musa Boma saat dihubungi melalui telepon, Rabu (16/10/2024).

Menurut Boma, penanaman tapal batas adat ini merupakan langkah penting untuk menjaga wilayah adat kedua suku. Ia berharap agar pemerintah dan MRPT turut hadir dalam momen sakral ini sebagai bentuk dukungan dan pengakuan atas kedaulatan adat.

“Kami sudah menjalin hubungan baik dengan Suku Kamoro sejak sebelum Agama Katolik masuk ke Mapia pada tahun 1932. Saat itu, Bapak Auki Tekege datang ke Poronggo untuk membawa ajaran Katolik, dan sejak saat itu hubungan kami dengan mereka tetap harmonis hingga hari ini,” jelasnya.

Boma juga menegaskan bahwa permasalahan di wilayah ini bukanlah konflik antar suku, melainkan muncul akibat kehadiran perusahaan ilegal, seperti PT. Zommalion Heavin Industri, yang beroperasi tanpa izin di Wakiya.

“Kami ingin memastikan bahwa tapal batas adat selesai terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah bisa berdiskusi mengenai tapal batas administratif. Tapi yang terpenting, hutan kami adalah sumber kehidupan dan pasar rakyat bagi kedua suku, jadi perusahaan-perusahaan ilegal harus dihentikan,” tegasnya.

Pemuda Mapia Serukan Penolakan Perusahaan Ilegal

Dalam kesempatan yang sama, Yohanes Degekoto, tokoh pemuda dari Kampung Digihoumaida, menyampaikan kekhawatirannya atas dampak negatif perusahaan ilegal di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa sudah ada korban atas nama Sebastianus Degei yang menjadi bukti nyata dari kerusakan yang ditimbulkan.

“Emas, hutan, dan bahkan nyawa sudah menjadi korban di wilayah kami. Karena itu, kami meminta pemerintah untuk sementara menghentikan pembahasan tentang tapal batas administratif dan fokus mendukung penanaman tapal batas adat ini,” kata Yohanes.

Sebagai pemuda, Yohanes menekankan pentingnya menjaga kekayaan alam untuk generasi mendatang. “Jika hutan dan sumber daya alam kita habis diambil perusahaan, anak cucu kita akan menderita. Perusahaan ilegal harus dihentikan demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Dengan penanaman tapal batas adat ini, diharapkan akan tercipta kejelasan dan perdamaian antara kedua suku, sekaligus menjadi pesan bagi pihak luar agar tidak mengeksploitasi wilayah adat secara ilegal.

[Nabire.Net]