Laporan Tragedi Puncak Sampai ke Pusat, Menteri HAM Pastikan Penanganan

Jakarta, 21 April 2026 – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima laporan resmi terkait tragedi berdarah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang disampaikan langsung oleh pimpinan daerah setempat. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme hukum dan investigasi yang transparan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian HAM RI pada Senin (21/4/2026) menjadi momentum penting dalam penanganan kasus kemanusiaan di wilayah konflik Papua Tengah. Dalam pertemuan itu, Menteri HAM menerima dokumen berisi kronologi peristiwa, data korban sipil, serta bukti awal dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kemanusiaan di wilayahnya mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri HAM menegaskan bahwa setiap laporan yang berkaitan dengan keselamatan warga sipil akan diproses secara profesional dan independen sesuai prinsip hukum dan HAM.

Pemerintah pusat juga membuka peluang dilakukannya investigasi lanjutan guna memastikan kebenaran fakta di lapangan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak konflik.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kabupaten Puncak Elvis Tabuni bersama Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni menyerahkan laporan resmi mengenai tragedi berdarah yang terjadi di wilayah mereka. Dokumen yang diserahkan mencakup kronologi kejadian, daftar korban sipil, serta bukti awal dugaan pelanggaran HAM.

Menurut Elvis Tabuni, pelaporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban harus digunakan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya korban sipil.

Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni menambahkan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan dari negara. Ia berharap laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi penanganan hukum yang adil dan transparan.

Kabupaten Puncak selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu wilayah dengan intensitas konflik yang cukup tinggi di Papua Tengah. Dampak konflik tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengganggu layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Langkah pelaporan langsung kepada Menteri HAM ini mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat Papua Tengah. Publik kini menanti tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan investigasi independen, pemulihan hak korban, serta upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

[Nabire.Net/Jeri Degei]