Pemprov Papua Tengah Dorong Legalitas Tambang Rakyat untuk Tingkatkan PAD dan Lindungi Hak Adat

Nabire, 21 April 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya legalitas tambang rakyat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus melindungi hak ulayat masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah di salah satu hotel di Nabire, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Tumiran, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Legalitas Jadi Kunci Pengelolaan Tambang Rakyat

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai bahwa pengelolaan tambang rakyat harus dilakukan secara legal dan terstruktur agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Menurut H. Tumiran, tanpa kepastian hukum dan tata kelola yang jelas, potensi besar dari sektor tambang rakyat tidak akan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Ia menegaskan bahwa legalitas tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Potensi SDA Papua Tengah Dinilai Sangat Besar

Papua Tengah dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi tambang rakyat yang tersebar di berbagai wilayah.

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan PAD apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Namun, pemerintah mengingatkan bahwa kekayaan alam tidak boleh dibiarkan hanya menjadi potensi tanpa pengelolaan yang jelas.

Pengelolaan yang tepat, menurut Tumiran, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua.

Lingkungan dan Hak Adat Jadi Prioritas

Selain aspek legalitas, pemerintah menekankan pentingnya perlindungan hak ulayat masyarakat adat serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Aktivitas pertambangan rakyat yang tidak terkontrol berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di kemudian hari.

Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan tambang rakyat harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

PAD Penting untuk Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengakui bahwa peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pembangunan daerah.

Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan secara realistis dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat serta kelestarian alam.

Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dinilai sebagai kunci utama dalam merancang kebijakan sektor pertambangan rakyat.

Forum Diharapkan Hasilkan Rekomendasi Nyata

Melalui diskusi panel yang digagas Kadin Papua Tengah tersebut, pemerintah berharap lahir rekomendasi yang matang dan dapat diterapkan dalam kebijakan daerah.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pengelolaan tambang rakyat di Papua Tengah.

Pemerintah provinsi juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil diskusi sebagai bagian dari perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang.

Diskusi ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan serta perlindungan hak masyarakat adat.

[Nabire.Net/Musa Boma]