Tag Archives: Kabupaten Mimika

Terkait Pajak Air Permukaan & Hak Masyarakat Adat Papua Dirugikan Oleh Aturan Kontrak Karya Freeport

(John N.R Gobai, Sekretaris II Dewan Adat Papua)

Jayapura – Pajak Air Permukaan bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Namun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPPABTAP terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

“Kapan Kembalikan Kami ke Kampung Kami ?”

(Ilustrasi Pengungsi)

Jayapura – Sejak kejadian kontak senjata antara pihak TPN-PB dengan TNI/POLRI yang terjadi Maret 2020 lalu berdampak pada evakuasi warga yang cukup massif dengan beberapa gelombang dari tanggal 2 Maret 2020 hingga 8 Maret 2020, dengan jumlah sekitar 2.114 masyarakat adat yang dievakuasi ke Timika.

Pemkab & Freeport Diminta Bantu Pengungsi Dari Tembagapura

(Ilustrasi Pengungsi)



Mimika – Tokoh Mimika, Apinus Jangkup, meminta kepada pemkab Mimika dan Freeport untuk memberi perhatian dan bantuan kepada warga Tembagapura yang mengungsi ke kota Timika untuk menghindari bentrok KKB dengan aparat militer.