Dinas Pertambangan Dan ESDM Papua Akan Melakukan Pemetaan Pertambangan Rakyat Di Nabire Dan 3 Kabupaten Lainnya Di Papua

Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua, akan melakukan pemetaan pertambangan rakyat pada empat wilayah meliputi  Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, dan Waropen.

“Pemetaan pertambangan pada empat wilayah saat ini masih berjalan, dimana saat ini dalam tahap pengkuran dan pemetaan dilapangan,” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Bangun Manurung kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (12/9).

Selain melakukan pemetaan , pihak ESDM juga memberikan ijin pertambangan bagi masyarakat, dan juga memberikan bantuan perlengkapan-perlengkapan peralatan pertambangan tradisional.

“Dengan adanya pertambangan rakyat ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat, tentu ada hasil langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Sesuai strategi pak gubernur sekarang dari segi bidang ekonomi, kan masyarakat asli Papua harus merasakan langsung manfaat dari sumber daya alam yang ada,” ucapnya.

Dengan demikian, ujar Manurung, salah satu strategi ada keinginan investor besar untuk membuka tambang besar di Papua. Dengan begitu rakyat akan mendapat royalti, serta akan ada hal-hal tambang yang dapat dikelolah oleh rakyat. Tinggal pemerintah melakukan pembimbingan dan mengarahkannya supaya tidak terjadi kerusakan alam dan sebagainya.

“Pertambangan rakyat ini dipersiapkan oleh Pemprov Papua sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur disektor ekonomi, yakni meningkatkan nilai tambah ekonomi yang langsung dinikmati oleh rakyat. Untuk di bidang ESDM ini, sudah mengalokasikan dana untuk memetakan wilayah pertambangan rakyat,” jelasnya.

Ditambahkan Manurung, dalam penerapannya, masyarakat juga dituntut untuk berperan aktif agar bisa terlibat dalam program tersebut.

“Jadi, masyarakat kita lakukan survei untuk pemetaan pertambangan rakyat tersebut, kemudian kita kasih ijin kepada masyarakat dan diberikan bantuan setiap satu lokasi diberikan satu set alat pertambangan rakyat untuk kelompok masyarakat setempat,” katanya.

Sebelumnya. Sekretaris Dinas (Sekdis) Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Fred Boray menyatakan, tambang rakyat yang ada di beberapa kabupaten di Bumi Cenderawasih hanya diperuntukkan bagi masyarakat, bukan perusahaan.

“Misalnya tambang rakyat di Degeuwo, Kabupaten Paniai, kami minta bupati mencabut ijin penambangan yang ada di wilayahnya. Wilayah itu diperuntukkan bagi rakyat untuk melakukan tambang emas tradisional, bukan untuk perusahaan. Tidak boleh perusahaan bekerja. Kini ada 42 perusahaan yang beroperasi di Degeuwo, tapi hanya enam yang memiliki ijin,” kata Fred Boray, Rabu (16/7).

Menurutnya, kabupaten yang sering dijadikan area penambangan liar oleh perusahaan yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Intan Jaya dan Deiyai. Padahal area penambangan di wilayah itu untuk tambang rakyat.

Kata dia, harus disadari bahwa orang Papua tak punya modal untuk melakukan penambangan dengan peralatan canggih, sehingga harus ada langkah konkrit pemerintah untuk memperhatikan masyatakat setempat.

“Instruksi gubernur sudah ada kami akan tertibkan. Ini rencana penertiban sejak jaman gubernur sebelumnya. Kami akan surati Pemda yang mengeluarkan ijin pertambangan sembarangan,” ujarnya.

(JB)