Nabire.Net

(BPS Kabupaten Nabire Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM)

Nabire, 16 Mei 2024 – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM). Acara yang digelar di kantor BPS Kabupaten Nabire ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati Nabire diwakili Wakil Bupati, Ismail Djamaludin menekankan bahwa pencanangan ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas. “Pembangunan Zona Integritas ini adalah manifestasi nyata dari semangat kita untuk mencegah korupsi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, acara ini juga disertai dengan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk membina penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Nabire. Statistik, menurut Wakil Bupati, merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan. “Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan arah dan kebijakan yang tepat untuk kemajuan Kabupaten Nabire,” tambahnya.

Ia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. “Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memberikan masukan yang konstruktif,” ajaknya.

Pencanangan ini diharapkan dapat membawa Kabupaten Nabire ke arah yang lebih baik, dengan birokrasi yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas tinggi, dan tentunya, bebas dari korupsi. “Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, kita dapat mewujudkan Kabupaten Nabire yang lebih baik,” tutupnya.

Acara ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya kolaborasi dan komitmen yang kuat, BPS Kabupaten Nabire optimis bahwa tujuan pembangunan Zona Integritas dapat tercapai.

Di tempat yang sama, Kepala BPS Nabire, Bowo Budi Sumanto, SE, mengatakan, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah. untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

“Untuk diketahui bersama, Reformasi Birokrasi BPS yang dibangun sejak tahun 2010 telah mengalami beberapa penyesuaian dan hingga saat ini. RB-BPS terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, SDM, tatalaksana, pengawasan, pelayanan publik, akuntabilitas dan culture-set pegawai BPS dengan ouput dan outcome dari RB-BPS itu sendiri adalah terciptanya Satker BPS yangbebas dari praktek KKN, memiliki akuntabilitas baik dan berkinerja tinggi,” kata Bowo Budi.

Reformasi BPS dan keterkaitannya dengan pembangunan Zona Integritas telah disinergikan dengan membuat suatu deskresi yaitu implementasi program kegiatan yang terintegrasi dalam perwujudan pencapaian Visi dan Misi BPS. Pembangunan Zona Integritas yang diukur dengan indikator pengungkit (60%) meliputi manajemen perubahan, tata laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan, pengukuran kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik, dan untuk indikator hasil (40%) meliputi indikator kualitas layanan publik (survei tentang persepsi korupsi di external) serta persepsi kualitas pelayanan. Dari kedua indikator (pengungkit dan hasil), BPS telah melaksanakan seluruh program kerja yang bermuara pada pencapaian kedua indikator tersebut.

Untuk pengukuran eksternal BPS secara keseluruhan termasuk BPS Kabupaten Nabire telah melaksanakan survei SKD (Survei Kebutuhan Data) yang bersifat baseline-tahunan dengan target user (responden) adalah pengguna data BPS. Kegiatan survei ini bertujuan mengukur kualitas pelayanan BPS serta pengendalian korupsi pada seluruh jajaran BPS. Capaian hasil survei ini cukup membanggakan. Capaian ini merupakan hasil dari peningkatan pelayanan statistik yang berprinsip “closer to consumer”.

Untuk pengukuran pada tatanan lingkup internal, BPS Kabupaten Nabire telah mengambil langkah konkrit untuk pencapaian target dan sasaran diantaranya pembentukan Tim RB-BPS dengan tugas pokok utamanya adalah merencanakan, menyusun, menjalakan serta mengawal seluruh rangkaian program kegiatan RB serta memastikan target-target yang ditetapkan dapat berhasil. Keberhasilan dari pengukuran indikator internal ditunjukan dengan pencapaian akuntabilitas kinerja Satker dimana mengalami peningkatan nilai SAKIP dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir. Selain itu kami juga membangun suatu sistem penilaian akuntabilitas kinerja serta implementasi pengendalian internal (SPI) yang berbasis web-programing yang menyesuaikan tuntutan revolusi industri 4.0. Perubahan juga diperlihatkan pada tahapan proses bisnis yang dibangun BPS Kabupaten Nabire melalui sinkronisasi program kegiatan antara BPS Provinsi dan BPS Kabupate/Kota melalui web- monitoring real time, pelaksanaan kegiatan pendataan lapangan yang berbasis CAPI/ Android-Base, serta beberapa proses kegiatan yang berbasis web-system.

Selain pengembangan web-system, secara internal BPS Kabupaten Nabire secara berkala melakukan evaluasi penatalaksana dan SDM secara komprehensif dan terukur. Beberapa capaian target yang telah diraih diantaranya tersedianya SDM kompetitif di lingkungan BPS Kabupaten Nabire, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan didukung oleh sistem manajemen perubahan yang terstandarisasi.

Seluruh agenda pembangunan Zona Integritas BPS Kabupaten Nabire telah berjalan sesuai track yang diharapkan. Selanjutnya kedepan salah satu agenda besar kami adalah membangun suatu kolaborasi serta elaborasi yang kuat dengan berbagai stakeholders terkait Sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS diamanatkan sebagai Pembina data Statistik dan berkolaborasi dengan Sekretariat SDI, Walidata dan Produsen data dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien, sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas tersebut, BPS melakukan penilaian penyelenggaraan statistik sektoral pada Kementerian/ Lembaga/ Pemda baik pada level Pusat, Provinsi maupun Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia dengan Output yang dihasilkan yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang mencerminkan sejauh mana capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah dan akan menjadi dasar pembinaan statistik sektoral di pemerintah daerah.

Tahun ini merupakan tahun perdana bagi pemerintah daerah Kabupaten Nabire untuk ikut serta dalam penilaian IPS. Sebagai informasi, pada penilaian IPS, Tim Penilai Internal Pemerintah Daerah mengajukan dua kegiatan statistik sektoral terbaik dari OPD yang ada di Kabupaten Nabire untuk dinilai berdasarkan 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator. Keseluruhan penilaian didasarkan pada tersedianya bukti dukung yang saat ini masih dalam proses pengumpulan mengingat tahapan proses penilaian yang harus dilalui cukup banyak dan dalam waktu yang cukup singkat. Saya berharap semoga proses penilaian dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, pada pertemuan kali ini secara spesifik akan dijelaskan mengenai Prinsip SDI ditambah dengan tata cara pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik. Kami akan terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan, khususnya mengenai Statistik Sektoral, sesuai yang telah dimandatkan kepada BPS. Oleh karena itu, kami berharap agar koordinasi antara BPS dan OPD dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

Setelah ini akan dilakukan prosesi penandatanganan Pencanangan Zona Integritas BPS Kabupaten Nabire. Apresiasi yang tinggi kami berikan untuk para saksi yang berkenaan hadir dan mengambil bagian dalam acara saat ini. Harapan kami kedepan, melalui Pencanangan Zona Integritas saat ini, BPS Kabupaten Nabire akan lebih responsif dalam menjawab kebutuhan daerah terutama di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nabire maupun kebutuhan data seluruh stakeholders terkait.

Di akhir sambutannya, Bowo Budi Sumanto berharap, semoga deklarasi yang digaungkan saat ini melalui Pencanangan Zona Integritas BPS Kabupaten Nabire dapat menjadi lompatan signifikan bagi perwujudan Visi dan Misi BPS serta memajukan perstatistikan di Kabupaten Nabire. Ia juga berharap agar koordinasi antara BPS dan OPD terkait perstatistikan dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.’

Usai sambutan, acara dilanjutkan penandatanganan piagam oleh para saksi.(*)

[Nabire.Net/Sitti Hawa]