Pembukaan Jalan Dari Pona Menuju Didiwato Dogiyai Hanya Merusak SDA

Dogiyai – Pemerintah adalah wakil rakyat di dunia. Ungkapan itu memang benar. Namun pada faktanya di Papua, pemerintah justru terkesan merusak tatanan hidup masyarakat dan alam yang ada.

Salah satu hal yakni yang terjadi di kabupaten Dogiyai. Terkait rencana pemindahan ibukota kabupaten ke Pona, pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan efek dari pengembangan infrastuktur yang akan dilakukan, yakni perluasan jalan yang berkaitan dengan hak ulayat warga yang terkena dampaknya. Seperti jalan melalui kampung Pona menuju Distrik Mapia Tengah di Kampung Didiwato.

Saya sebagai putra daerah dari Didiwato sangat keberatan dan menolak rencana pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

Mengapa saya tolak ? Karena saya tidak mau melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia khususnya di wilayah tersebut menjadi sasaran dalam rencana ini.

Orangtua saya pernah mengatakan kepada saya saat kecil, jika nanti suatu saat jalan kampung Pona menuju Didiwato akan dibongkar, dan hal itu hampir mendekati kenyataan.

Oleh karena itu setiap pemimpin dan pemerintah di Dogiyai perlu berpikir kembali mengenai rencana pemindahan ibukota ke Pona kalau memang mereka masih peduli terhadap rakyat.

Dengan membuka akses jalan tanpa ijin ulayat tentu secara tidak langsung akan menyakiti hati rakyat dan merusak sumber daya alam yang ada.

“Kata orang tua lagi, sangat penting untuk kalian bersuara adalah jika oknum-oknum tertentu berjuang demi untuk menghancurkan dalam hidupmu. Berarti beri pemahaman kepada mereka karena mereka tidak tahu apa sebab akibat yang akan terjadi untuk kedepannya”, kata orangtua saya sejak kecil.

Akhir kata dari penulis adalah salam satu tungku dalam satu honai atau hamewa demi menolak segala bentuk penindasan baik itu secara sadar maupun tidak sadar.

*Penulis Antonius Boma

[Nabire.Net]