Berbagai Elemen Masyarakat Paniai Tolak Pengurusan E-KTP

Sekian kalinya, berbagai elemen masyarakat Paniai menyatakan menolak mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dalam aksi massa pada Senin pekan lalu (11/08), sikap itu disampaikan kepada pemerintah daerah.

Imbertus Pigay, koordinator aksi, menegaskan, “Kami masyarakat Paniai yang berdomisili di 10 distrik tidak akan urus e-KTP. Hari ini kami datang tuntut jawaban pasti atas aspirasi dari berbagai pihak pada aksi damai beberapa bulan lalu.”

Aksi diawali dari Lapangan Sepakbola Enarotali. Sejak pagi warga sudah berkumpul dan perwakilan berbagai pihak berorasi seputar penolakan terhadap e-KTP di wilayah Kabupaten Paniai.

Dari depan Kantor Distrik Paniai Timur, massa kemudian bergerak melewati jalan samping Polsek hingga ke Pasar Enarotali. Sempat berhenti di depan Gedung Serbaguna Uwatawogi, massa kemudian berjalan kaki menuju Kantor DPRD Paniai di Madi.

Selain masyarakat, tampak sejumlah PNS, mahasiswa, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kaum perempuan bergabung dalam barisan aksi penolakan e-KTP.

Salah satu orator mendesak kepada Pemkab Paniai segera mengambil satu kebijakan untuk tak mewajibkan masyarakat merekam namanya dalam e-KTP. Alasannya, sementara ini masyarakat masih miliki KTP Nasional.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobai mengatakan, soal urus atau tidak e-KTP tergantung setiap orang. “Saya prinsipnya begitu, orang yang mau rekam data untuk e-KTP silakan, jika tidak pun silakan saja,” ujarnya kepada media ini di Enarotali.

Sebagai program nasional, e-KTP diwajibkan bagi seluruh daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya di Paniai saja. Pemerintah daerah mau tidak mau harus lakukan, karena ini program dari pusat.

Tetapi yang dipersoalkan berbagai pihak di Paniai, pemerintah daerah dalam hal ini instansi teknis terkait sejak awal belum sosialisasikan adanya program e-KTP yang hingga sekarang masih ramai diperbincangkan karena menuding e-KTP bertentangan firman Tuhan (Wahyu 13: 16-18), dan kepentingan ekonomi global.

(Papuaposnabire)