Nabire.Net

Nabire, 20 Mei 2025 – Sejumlah tenaga honorer Kategori 2 (K2) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggelar aksi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (20/05).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas proses seleksi dan pengangkatan ASN yang dinilai tidak transparan, tidak adil, dan diskriminatif.

Dalam aksi damai yang digelar di halaman Kantor BKPSDM, para honorer mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire yang diduga mengangkat sejumlah individu yang tidak memiliki riwayat kerja sebagai honorer lebih dari lima tahun. Sementara itu, tenaga honorer yang telah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun justru tidak memperoleh kejelasan nasib.

“Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tapi justru orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya yang diangkat. Ini tidak adil!” ungkap salah satu peserta aksi dengan nada tegas.

Para honorer juga mempersoalkan proses seleksi PPPK Tahap 1 dan 2 yang dilakukan secara tertutup di Jayapura tanpa sosialisasi terbuka. Pemerintah beralasan hal ini untuk efisiensi anggaran, namun para peserta aksi menilai alasan tersebut tidak masuk akal karena menutup hak publik untuk mendapatkan informasi yang layak.

Beberapa dari mereka mengaku sudah mengikuti seleksi Non-ASN dan PPPK pada periode sebelumnya, namun hingga kini tidak mendapatkan hasil yang jelas. Mereka menuding proses tersebut sarat kepentingan politik dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Kami minta Bupati Mesak Magai turun tangan dan memberi penjelasan secara terbuka. Jangan hanya diam melihat pengabdian kami diperlakukan semena-mena,” kata seorang tenaga honorer lainnya.

Massa aksi menyatakan bahwa mayoritas dari mereka adalah putra-putri asli daerah yang telah lama mengabdi tanpa kejelasan status kepegawaian. Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera mengevaluasi proses pengangkatan PPPK dan mempertimbangkan pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami tidak minta dikasihani. Kami hanya menuntut keadilan atas pengabdian kami selama puluhan tahun,” tegas seorang peserta sebelum aksi ditutup secara tertib.

Nabirenet telah meminta keterangan dari Kepala BKPSDM Nabire, Yohanes Pigome, S.Sos., MM, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kepala BKPSDM Nabire.

[Nabire.Net]