Tokoh Masyarakat Nabire Minta Pemkab Evaluasi Dampak Kenaikan Harga BBM Eceran

Nabire, 29 Juni 2026 – Salah satu Kepala Suku Mee di Nabire, Jhon Iyowogi Nawipa, yang juga merupakan tokoh masyarakat Nabire, menyampaikan keprihatinannya terhadap kenaikan harga BBM eceran yang dinilai berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Menurut Jhon, masyarakat menanggapi sosialisasi mengenai subsidi BBM yang mengacu pada Surat Edaran Bupati Nabire Nomor 500.1/10-61Set/Tahun 2026 tertanggal 20 Juni 2026 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual BBM eceran. Ia menilai bahwa setelah surat edaran tersebut diberlakukan, tidak hanya harga BBM yang meningkat, tetapi juga harga berbagai kebutuhan pokok di kios dan toko.

Jhon menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Nabire menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertanian dan hasil kebun seperti sayur-mayur. Kenaikan harga BBM turut mendorong naiknya biaya transportasi, termasuk tarif ojek, sehingga pendapatan masyarakat semakin tertekan.

“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjalankan aturan. Namun kami juga berharap para pedagang tidak serta-merta menaikkan harga seluruh barang ketika harga BBM mengalami penyesuaian. Yang diatur dalam surat edaran adalah harga BBM, bukan seluruh kebutuhan pokok,” ujar Jhon.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum surat edaran diberlakukan, harga BBM eceran masih berkisar Rp14.000 per liter. Namun kini, di sejumlah titik di Nabire, harga tersebut telah mencapai sekitar Rp20.000 per liter. Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nabire.

Jhon meminta pemerintah daerah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak keluarga juga harus menanggung biaya pendidikan anak-anak.

Sementara itu, seorang warga Nabire, Yosina Nawipa, mengaku sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM. Ia mengatakan kenaikan harga bahan bakar ikut memicu naiknya harga sembako, sementara hasil penjualan sayur yang menjadi sumber penghasilan keluarganya justru mengalami penurunan.

“Kebutuhan keluarga terus bertambah, mulai dari uang jajan anak sekolah hingga kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Pendapatan kami semakin kecil sehingga kondisi ini sangat memberatkan,” katanya.

Yosina menjelaskan bahwa banyak warga Nabire tinggal di sekitar wilayah kota, tetapi memiliki kebun di daerah SP, Yaro, dan Lagari. Kenaikan tarif transportasi membuat biaya menuju kebun semakin mahal. Di sisi lain, hasil panen yang dibawa ke pasar sering kali tidak habis terjual sehingga harus dibawa pulang kembali.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Nabire dapat mengevaluasi dampak kebijakan harga BBM eceran dan menghadirkan solusi yang mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil.

[Nabire.Net]