Nabire.Net

Aksi unjuk rasa tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari serta pemalangan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berlanjut hingga, Jumat (1/11). Ratusan tenaga honorer sudah memenuhi halaman kantor BKD sejak pagi. Arus kendaraan di Jalan Percetakan, Sanggeng pun tersendat dan membuat aparat kepolisian turun tangan mengatur lalulintas.

Para tenaga honorer ini mendesak Pemkab Manokwari agar memasukkan nama mereka agar mengikuti ujian seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang diadakan, Senin, 4 November. “Kami sudah lama mengabdi, tapi mengapa nama tidak ada. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah menjadi honorer tapi namanya masuk dalam data yang bisa mengikuti ujian seleksi CPNS”  ujar seorang tenaga honorer.

Massa meminta agar Bupati Manokwari, Bastian Salabay dapat menemui mereka dan menjawab tuntutan para tenaga honorer ini. Mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, puluhan aparat polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di kantor BKD. Setelah cukup lama ditunggu, sekitar pukul 11.30 Wit, Bupati didampingi Sekda, Drs F.M.Lalenoh dan Kepala BKD, Anton Renyaan akhirnya bersedia menemui massa yang sudah menunggu sejak pagi. Awalnya, bupati dan sekda datang menemui massa di halaman kantor bupati lama, namun akhirnya menemui massa yang jumlahnya lebih banyak di kantor BKD.

Dalam cuaca panas matahari, aksi unjuk rasa ini sempat memanas. Perwakilan tenaga honorer menyampaikan aspirasi dan protes karena beberapa tenaga honorer sudah bekerja bertahun-tahun tak masuk dalam daftar K2 yang berhak mengikuti ujian CPNS formasi 2013. Dalam aspirasinya, massa bahkan menyuarakan agar bupati mengganti kepala BKD. “Pak Anton (Ka BKD) diganti. Kalau Pak Anton tidak diganti, kami akan demo lagi,” tuntut salah seorang massa,Mathias Sayori.

Para tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti ujian seleksi CPNS mengancam akan memalang gedung sekolah yang dipakai untuk pelaksanaan ujian. “Kalau tenaga honorer yang lain tidak bisa ikut tes, maka hari Senin tidak akan jadi. Kita akan palang semua sekolah yang dipakai untuk adakan tes,” tegasnya.

Hendrina Baransano, salah satu tenaga honorer ikut menyampaikan uneg-unegnya di hadapan bupati. Hendrina mengaku, sudah  menjadi tenaga honorer 5 tahun di Bagian Pemerintahan Kampung, namun namanya tidak terdaftar dalam data base. “Saya minta keadilan, tolong perhatian. Mengapa saya yang sudah honor 5 tahun tidak ada nama,” tukasnya lagi.

Bupati didampingi Sekda, Ka BKD dan Kabag Humas, Albert Simatupang,SH dengan sabar menerima masuk-masukan bernada protes ini. Menanggapi tuntutan para tenaga honorer, bupati menyatakan, dirinya akan memperjuangkan ke pemerintah pusat agar semua honorer yang ada supaya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun, Bupati meminta agar nama-nama tenaga honorer yang sudah terdaftar pada formasi 2013 ini diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi CPNS.

“Ini kebijakan pemerintah pusat. Untuk mengakomodir yang lain kita akan perjuangkan ke pusat supaya membuka formasi umum tahun 2014 mendatang,” ujarnya. Sekitar 2 jam menemui massa, bupati akhirnya meninggalkan kantor BKD. Akibat aksi unjuk rasa ini, pembagian nomor peserta ujian seleksi CPNS formasi honorer 2013 batal dilakukan.