Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Nabire

Pelaksanaan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah melalui bimbingan teknis (Bintek) SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian terang Wakil Bupati Mesak Magai, S.Sos, Selasa kemarin (1/10).

Dikatakan Mesak sebelum membuka kegiatan sosialisasi SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui Bintek SIMDA BMD, Kabupaten Nabire masih memperoleh opini dari predikat disclamer menjadi Tidak Wajar (TW).

Untuk itu, tekannya, saya mengajak kita semua untuk bekerja keras pada tahun 2014 mendatang dengan meningkatkan opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dimaksud menjadi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sampai predikat terbaik WTP.

“Kalau saat ini Kabupaten Nabire masih memperoleh opini dari predikat disclamer menjadi tidak wajar, maka saya mengajak kepada kita semua untuk bekerja keras pada tahun 2014 nanti, meningkat opininya menjadi predikat wajar dengan pengecualian atau sampai predikat terbaik wajar tanpa pengecualian,” tandasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, mari kita tingkatkan semangat dan disiplin kerja kita, kata Mesak, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di daerah ini menuju tujuan visi misi pembangunan Kabupaten Nabire, yaitu terwujudnya  masyarakat Nabire yang lebih berkeadilan, sejahtera makmur dan mandiri.

Selanjutnya, kata Mesak lagi, saya ucapkan selamat bekerja kepada Inspektorat dan jajarannya serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir, untuk menyelesaikan tindak lanjutnya hari ini.

Sementara itu, Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Papua, Sihono, SE, kepada media ini mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini untuk menuju satu tujuan yaitu terkait opini LKPD wajar tanpa pengeculian.

Lanjut Sihono, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Bupati Nabire bahwa dua tahun terakhir opini LKPD Kabupaten Nabire tidak wajar, yang merupakan peringkat paling bawah.

Disadari oleh Pemkab Nabire, lanjutnya, bahwa pengelolaan barang milik daerah penyebab mengapa opini jadi tidak wajar, disamping SPIP yang menurut kita masih lemah. Sehingga pentingnya dilaksanakan kegiatan ini guna mengawal dan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan BMD jadi akuntabel pula menuju opini wajar tanpa pengecualian.

“Kalau sistemnya kuat (maksudnya SPIP, red) dan kemudian taat aturan yakni sesuai standar akutansi pemerintah diharapkan kelak opininya menjadi wajar dengan pengecualian atau setidaknya menunju wajar tanpa pengecualian,” imbuh Sihono.

(Sumber : Papuaposnabire)