Nabire.Net

Penyelesaian pembangunan jaringan Perusahaan Listrik Negera (PLN) di Kabupaten Teluk Bintuni kini mulai ada jalan keluar. Berbagai persoalan teknis maupun nonteknis yang selama ini menghambat, akhirnya dapat terurai. Semua pihak yang berkepentingan mengembangkan jaringan listrik di Kabupaten Teluk Bintuni kembali bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan dan sepakat menyelesaikan segera atas masalah yang dihadapi selama ini. Pekerjaan yang semula ditargetkan 1 Maret 2013 dan molor hingga Juli ini oleh pihak PLN disanggupi September mendatang sebagian wilayah Teluk Bintuni teraliri listrik excess power British Petroleum (BP) Tangguh.

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono yang memediasi penyelesaian pembangunan jaringan listrik di Teluk Bintuni menegaskan, “Saya mendorong pekerjaan pembangunan jaringan PLN di Kabupaten Teluk Bintuni segera menyala”, katanya.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Jaringan Kabel PLN, Jumat 26/7 di Kantor UP4B Jakarta antara pihak PLN, BP Indonesia, Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, dan sejumlah pengusaha yang mendapat pekerjaan pembangunan jaringan dari PLN.

Bambang Darmono mengemukakan, terhadap tahapan penyalaan listrik agar melibatkan pemerintah daerah, karena dampak dari tahapan penyalaan listrik yang paling mengerti adalah pemerintah daerah. Hal-hal yang terkait dengan masalah tanah ulayat, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kepada pihak pelaksana pembangunan agar segera menyelesaikan pembayaran yang menjadi hak pekerja. Semua pihak yang berkepentingan terhadap pekerjaan pembangunan jaringan agar meningkatkan koordinasi. Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan lanjutan di Teluk Bintuni dengan melibatkan berbagai pihak termasuk UP4B.

Manajer Teknik PLN Papua dan Papua Barat Suharmanto menyatakan, siap menuntaskan pekerjaan. Untuk itu, pihaknya mengajukan berbagai opsi tahapan, antara lain: Tahap I (BP bisa mensuplai tegangan tanpa beban sampai ujung kabel bawah laut di sisi gardu), Tahap II (jaringan akan dioperasikan berbeban ke arah Bintuni Kota dan Tanah Merah), Tahap III (Jaringan ke Aranday, Taroy  akan dioperasikan setelah jaringan selesai). “Target bulan September mendatang sebagian wilayah bisa menyala,” ungkapnya.

Dalam menunjang percepatan pembangunan jaringan, PLN akan membentuk satgas khusus. Satgas ini bertugas mengawal sampai tahapan pekerjaan berakhir. Terhadap persoalan nonteknis, seperti tuntutan hak ulayat, Pemda Teluk Bintuni diminta melakukan mediasi dengan masyarakat. Selanjutnya, dalam mendukung operasionalisasi, akan ditempatkan kantor PLN setingkat rayon.

BP Indonesia yang diwakili Dharmawan HS menyatakan, BP siap membantu PLN untuk mempercepat penyelesaian jaringan distribusi listrik, BP Tangguh bahkan telah membantu mobilisasi  travo dari Sorong ke lokasi. Untuk menangani masalah penyaluran excess power BP ke PLN, telah menunjuk General Manager (GM) tersendiri. Dalam kesempatan itu, pihaknya mengingatkan PLN agar pembangunan pipa bawah laut agar mempunyai double barrier yang membutuhkan perhatian maksimal. Terhadap penetapan standarisasi, antara BP Tangguh dengan PLN akan dicarikan titik temu dengan prinsip Win-win Solution. Prinsip, pihak BP siap bekerja sama dengan PLN, apapun yang bisa dibantu, misalnya pengangkatan travo dan kabel dengan alat yang ada.

Wabup Bintuni Teluk Bintuni H. Akuba Kaitam menanggapi isu yang menyebut ada pihak pengusaha yang merasa dirugikan terkait dengan pembangunan listrik dari BP Tangguh adalah tidak benar. Isu itu karena ulah provokator yang tidak ingin Bintuni berkembang. Masyarakat juga sudah menerima keberadaan pembangunan, itu terjadi setelah ada penjelasan tentang manfaat perlunya jaringan listrik. Selama ini pemerintah daerah telah mensubsidi kebutuhan BBM bagi pembangkit PLN di Bintuni, pada tahun 2012 telah dianggarkan Rp 90 miliar dari APBD. Jadi jika masih timbul masalah, bisa jadi ada pihak luar yang ingin memperkeruh suasana. Kepada pihak kontraktor Wabup meminta agar melibatkan pemerintah daerah, jangan saat menghadapi masalah baru melapor.

(Sumber : UP4B.go.id)