INFO NABIRE
Home » Blog » Rakor Lintas Sektor Kabupaten Nabire Tahun 2023 Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF

Rakor Lintas Sektor Kabupaten Nabire Tahun 2023 Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF

(Rakor Lintas Sektor Kabupaten Nabire Tahun 2023 Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF)

Nabire, Dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemerintah RI dengan UNICEF periode 2021-2025 tahun anggaran 2024 maka telah digelar Rakor Lintas Sektor Kabupaten Nabire Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh YP2KP (Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Papua), bertempat di Aula Bappeda Nabire, Kamis (09/11/2023).

Hadir dalam acara ini Kepala UNICEF perwakilan Papua-Papua Barat, Aminuddin Mohammad Ramdan.

Rakor ini juga dihadiri oleh PERSAGI, Dinkes Nabire, STIKES Persada, Dukcapil, Dinas Pendidikan, IGTKI-PGRI, DPMK. DP3A, PPNI Nabire, RSUD Nabire, Kominfo, Bappeda, DPPKB, YBL.

Acara diisi dengan pembahasan dengan materi prioritas pembangunan kabupaten Nabire tahun 2024 serta gambaran umum dukungan UNICEF di tanah Papua dengan nara sumber Kepala Bappeda Nabire dan CFO UNICEF Tanah Papua.

Selain itu dipaparkan juga pelaksanaan program kerjasama tahun 2023 dan rencana di tahun 2024, meliputi bidang pendidikan dan perlindungan anak dan bidang nutrisi, bidang kesehatan, bidang air, sanitasi dan kebersihan.

Sementara itu, saat diwawancarai Nabirenet, Kepala UNICEF perwakilan Papua-Papua Barat, Aminuddin Mohammad Ramdan, mengatakan, ada sejumlah hal yang diharapkan oleh UNICEF.

Hal yang pertama kata Aminuddin yaitu pemerintah kabupaten Nabire sudah menjadi mitra kerja UNICEF beberapa tahun terakhir. Maka lewat kegiatan ini, perlu ada penyegaran kembali apa saja yang sudah dilakukan UNICEF dan sudah dicapai UNICEF bersama pemerintah kabupaten Nabire dan bagaimana pemkab Nabire bisa lebih aktif dan tajam dalam memberikan masukan-masukan terhadap program-program UNICEF. “Jadi sesi tadi harapannya kurang lebih seperti itu dan diskusi yang tadi dilakukan sejauh ini yang saya berpartisipasi cukup tajam dan cukup menarik ada beberapa hal yang kami dapatkan juga”.

Dalam rakor ini, sempat dipaparkan mengenai program lingkar remaja. Dijelaskan Aminuddin, program lingkar remaja ini adalah salah satu program dari sektor perlindungan anak yang fungsi utamanya adalah mendorong bagaimana anak-anak terutama remaja ini bisa berpartisipasi lebih aktif dalam lingkungan sekitar mereka, jadi mereka bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang positif dengan berkegiatan di lingkaran mereka, dan ujungnya yang diharapkan, mereka bisa memberikan masukan atau feedback terhadap hal-hal yang terjadi di daerah mereka sendiri.

(Kepala UNICEF perwakilan Papua-Papua Barat, Aminuddin Mohammad Ramdan)

“Jadi kalau kita bicara proses perencanaan pemerintahan itu dimulai dari Musrembang. Salah satu komponen yang seharusnya terlibat untuk memberikan masukan itu adalah kelompok anak dan remaja. Harapan kami dengan remaja-remaja ini, mereka bisa meningkatkan kapasitasnya, mereka terbiasa dengan melakukan hal-hal positif dan terbiasa melihat isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, mereka mungkin lebih bisa memberikan masukan atau pendapat terhadap bagaimana seharusnya pembangunan di daerah mereka itu bisa dilaksanakan”, harap Aminuddin.

Saat ditanyakan terkait sinergitas, Kepala UNICEF perwakilan Papua-Papua Barat, Aminuddin Mohammad Ramdan, mengatakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Papua Tengah salah satunya adalah meningkatkan ESDM, pengurangan resiko stunting dan kemiskinan ekstrem, itu yang menjadi salah satu program prioritas dalam kerjasama UNICEF, karena pada prinsipnya UNICEG memang tidak menciptakan program atau prioritas sendiri.

“Prioritas kami mengikuti prioritas pemerintah daerah. Yang kami lakukan adalah memberikan asistensi teknis bagaimana ideal program itu dilaksanakan dengan melihat konteks wilayah yang bersangkutan seperti misalnya kalau kita bicara Papua ini saja konteksnya sudah berbeda dengan penanganan program stunting di Jawa. Kontekstualisasi semacam itu dan pembelajaran dari implementasi itu yang kemudian kita bawa untuk menjadi masukan kepada kebijakan dari tingkat kabupaten, provinsi ataupun tingkat pusat”, tutup Kepala UNICEF perwakilan Papua-Papua Barat, Aminuddin Mohammad Ramdan, mengatakan.

[Nabire.Net/Edi Sutrisno]


Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.