Kantor Pos Nabire sebagai Instansi untuk pembayaran Bantuan langsung Sementara Masyarakat atau BLSM tahun 2013, terus berupaya melakukan pelayanan pembayaran BLSM tahap I dan Ke II sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dan program percepatan penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia.
Menurut penjelasan Manajer Sumber Daya Manusia & Sarana kantor Pos Nabire, Junaedi Nur, penyaluran BLSM di kota Nabire untuk tahap I dan II, oleh kantor Pos Nabire ingin cepat diselesaikan distribusinya, dan tidak ingin ditunda-tunda. Namun selama ini ada beberapa kendala sehingga distribusi BLSM ini belum terselesaikan, seperti permintaan BLSM yang tidak sesuai, disamping juga faktor keamanan dalam distribusi BLSM.
Untuk menghindari kendala-kendala seperti ini, kantor Pos menyarankan agar ada perwakilan dari kampung yang menerima BLSM secara kolektif sehingga jika diterima perwakilan dari kampung atau distrik, bisa mencegah hal hal yang tidak diinginkan jika seperti BLSM dibagi langsung di lapangan, ini untuk wilayah-wilayah yang dirasa kurang aman dalam distribusi BLSM, contohnya seperti di distrik Siriwo yang sampai saat ini distribusinya mash tertunda. Sedangkan untuk wilayah yang dirasa aman, distribusi BLSM ini tidak ada masalah, tutur Junaedi.
Ditambahkan oleh Junaedi, “Data penerima BLSM yang diterima kantor Pos saat ini berasal dari Tim Program Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (PNP2K) serta kementerian sosial, terkait permasalahan data, kantor Pos tidak tahu menahu karena tugas kantor Pos hanya mendistribusikannya saja, terkait data, bisa langsung ditanyakan langsung di kementerian sosial atau Badan Pusat Statistik.”
Untuk target pembagian keseluruhan kepada 15 Distrik yang ada di kota Nabire, menurut Junaedi, jika memang tidak ada kendala seharusnya pada bulan september ini distribusi BLSM ini sudah bisa selesai semua di Nabire.
“Khusus untuk kabupaten pemekaran, pada bulan september ini, kantor Pos Nabire akan lebih fokus duu untuk kabupaten Moanemani dulu. Setelah Moanemani selesai baru akan bergerak ke kabupaten pemekaran lainnya dan diharapkan semuanya akan selesai pada bulan November 2013,” pungkas Junaedi.
Tinggalkan Komentar