Rencana demo Sabtu (19/10) besok, untuk memperingati HUT ke-2, Deklarasi Pemulihan Kedaulatan Bangsa Papua Barat atau lebih dikenal dengan Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang dilaksanakan di Lapangan Zakheus, Padang Bulan 19 Oktober 2011 lalu, tidak mendapat izin dari pihak Kepolisian Poda Papua.
Kabid Humas Polda Papua, AKBP Sulistyo Pudjo Hartono, S.IK.,mengatakan, pihak Polda tidak terbitkan surat ijin untuk demo KNPB untuk tanggal tersebut dikarenakan tujuan dan cara demonstrasi yang disebutkan dinilai tidak layak untuk mendapat ijin. “Berikut nya karena kita tidak mengenal dan tidak mengakui KNPB dan NRFPB,”katanya dalam releasenya kepada Bintang Papua semalam
Selain itu lanjutnya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. “Oleh karena kami sesuai dengan surat nomor B/80/X /2013/ Dit intelkam tanggal 17 Oktober 2013 kami tidak terbitkan STTP untuk kegiatan KNPB.”tambahnya. Untuk itu pihaknya himbau kepada masyarakat agar tenang. Tetap melaksanakan kegiatan harian seperti biasa. Yang dagang tetap dagang, yang sekolah tetap sekolah, yang bekerja di sawah atau kebun tetap berkebun, yang akan belanja ke mall atau pasar tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa.
“Untuk masyarakat kami himbau untuk mengacuhkan ajakan-ajakan untuk demo pada hari Sabtu tersebut,”tambahnya. Sebelumnya Ketua Dewan Nasional Papua (DNP) yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana Engelberth Sorabut, Kepala Kepolisian Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Elias Ayakeding dan Penanggung Jawab SH2DRSP yang juga selaku Koordinator Seksie Acara Alius Asso, di Kantor DAP mengatakan, untuk memperingati HUT ke 2 KRP III ini,pihaknya akan melaksanakan ibadah syukur yang dirangkai dengan cara jalan kaki (Longmarch) ke Lapangan Makam Alm. Theys H. Eluay, Sentani, Sabtu (19/10) besok.
“Kami meminta kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri untuk tidak menghalang-halangi kami dalam pelaksanaan memperingati Deklarasi Pemulihan Kedaulatan Bangsa Papua Barat yang ke-2 yang akan kita laksanakan pada Sabtu lusa (besok) di Lapangan Makam Alm. Theys di Sentani,” ungkap Engelberth demikian sapaan akrabnya.
“Dimana, kami tidak ingin terulang lagi peristiwa lalu yang pernah dilakukan oleh aparat TNI/Polri seperti pada acara KRP III di Lapangan Zakheus, Padang Bulan beberapa waktu lalu,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, pihaknya mengetahui apa yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri untuk menggagalkan semua kegiatan yang akan dilakukan tersebut.
“Contohnya seperti teman-teman kami dari KNPB yang awalnya kegiatannya akan dilaksanakan di Lapangan Makam Alm. Theys, dikarenakan adanya pemblokiran dan penjagaan ekstra ketat (pengalihan) yang dibuat oleh aparat keamanan, sehingga aksi demo KNPB akhirnya difokuskan di depan Taman Budaya Ekspo tersebut,” jelasnya.
Atas nama perangkat panitia dan seluruh rakyat Bangsa Papua Barat, ia menghimbau kepada seluruh pejabat maupun petinggi dari aparat TNI/Polri bersama pejabat pemerintahan baik Pusat dan Provinsi Papua untuk menjaga eksistensinya dalam mengambil kebijakan bersama guna tidak menghalangi kegiatan tersebut, sehingga dapat terlaksana dengan baik, aman, lancar dan bermartabat.
“Kami tidak membuat surat ijin atau pemberitahuan kepada pihak kepolisian, tetapi kami hanya membuat surat tembusan kepada pihak Pemerintah Pusat, Kapolri dan juga kepada pihak Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 30 September 2013 lalu,” ujarnya.
“Dalam peringatan itu kami juga mengundang para tamu undangan dan simpatisan yang hendak hadir sekitar 4000 orang, sehingga Bangsa Indonesia dapat mengetahui hal tersebut bahwa telah diakui oleh dunia internasional,” bebernya.
Sementara itu Kepala Kepolisian NFRPB, Elias Ayakeding meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua dan juga aparat keamanan TNI/Polri untuk mengambil bagian dalam melakukan pengamanan pada kegiatan itu supaya tidak memperkeruh keadaan serta memancing amarah rakyat Papua Barat yang akan memperingati kegiatan tersebut.
“Mau dapat ijin atau tidak dari pihak kepolisian, tetap kami akan melaksanakan kegiatan Deklarasi Pemulihan Kedaulatan Bangsa Papua Barat ke-2 tersebut,” tegasnya.
Dalam peringatan deklarasi itu, ia menjelaskan bahwa massa akan melakukan longmarch dari arah titik kumpul yang ada di Hotel Sentani Indah dan Gunung Merah menuju Makam Alm. Theys Hiyo Eluay guna memperingati kegiatan tersebut.
“Maka itu, kami meminta kepada aparat keamanan jangan sampai membuat kegiatan atau pengalihan berupa kegiatan di Makam Alm. Theys H. Eluay, sehingga dengan adanya hal itu dapat menghalangi kegiatan kami tersebut,” pintanya.
Senada dengan hal itu, Penanggung Jawab SH2DRSP yang juga selaku Koordinator Seksie Acara Alius Asso mengatakan, bahwa pihaknya tidak ingin adanya sabotase yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri untuk mematikan karakter dan kemauan dalam perlawanan rakyat Papua Barat terhadap Bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan tersebut.
“Kami tidak ingin dalam pelaksanaan kali ini adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri, dikarenakan tingkat pelanggaran HAM yang pernah dilakukan aparat keamanan itu sangat tinggi dan khususnya di Papua Barat,” imbuhnya.
Ia mengatakan, bahwa Bangsa Papua Barat tidak akan pernah melakukan perlawanan dan tindakan kekerasan karena akan menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan.
“Dimana, kami hanya tinggal menunggu pengakuan kemerdekaan Bangsa Papua Barat dari Bangsa penjajah yakni NKRI. Kami juga mengetahui kalau Bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai adat dan leluhur yang sangat tinggi, demikian pula kami Bangsa Papua Barat berjuang untuk kepentingan rakyat Papua Barat dan perjuangan para leluhur kami tersebut,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar