Pemkab Nabire Resmi Tetapkan Peraturan Terkait Protokol Kesehatan Covid-19

(Pemkab Nabire Resmi Tetapkan Peraturan Terkait Protokol Kesehatan Covid-19)

Nabire – Meningkatnya kasus Covid19 di kabupaten Nabire menjadi perhatian pemerintah daerah untuk membuat peraturan tentang penegakan disiplin terkait protokol kesehatan covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, bertempat di Aula Kesbangpol Nabire, rabu (07/10), telah dilaksanakan Sosialisasi Perbup tentang penegakan disiplin terkait protokol kesehatan covid-19, dirangkai dengan perkenalan Kepala Kesbangpol Nabire yang baru, Yanuarius Adii.

(Baca Juga : Pemkab Nabire Kaji Aturan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid19)

Sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Kesbangpol Nabire, Yanuarius Adii dan Ketua FKUB Nabire, Pdt.J.Mbaubedari ini, membahas Perbup Nabire Nomor 21 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Nabire.

Adapun yang menjadi sasaran dari Perbup Nabire Nomor 21 tahun 2020 ini adalah warga perorangan, para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang wajib mematuhi protokol kesehatan.

Untuk kategori perorangan, peraturan yang wajib dilaksanakan berkaitan dengan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, membatasi interaksi fisik serta meningkatkan daya tahan tubuh melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan untuk kategori pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, peraturan yang wajib dilaksanakan berkaitan dengan protokol kesehatan yaitu sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberi pehamaman mengenai pencegahan Covid19.

Selain itu wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan hand sanitizer.

Para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum juga perlu memantau kesehatan setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja, upaya pengaturan jarak (Physical Distancing), pembersihan lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan bagi warga yang beresiko tertular Covid19, deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid19.



Adapun yang dimaksud dengan tempat dan fasilitas umum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Nabire adalah sebagai berikut :

  • Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha & Industri

  • Sekolah/Institusi pendidikan lainnya

  • Tempat Ibadah

  • Terminal, Pelabuhan, Bandara

  • Transportasi Umum

  • Toko, Pasar Modern, Pasar Tradisional

  • Apotek, Toko Obat

  • Warung Makan, Rumah Makan, Cafe, Restoran

  • Pedagang Kaki Lima/Pelapak Jajanan

  • Perhotelan/Penginapan dan sejenisnya

  • Tempat Wisata

  • Tempat pelayanan kesehatan

  • Area Publik yang memungkinkan massa berkumpul dan berkerumun

  • Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid19 kepada masyarakat akan melibatkan peran serta pemerintah serta masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kelompok milenial, organisasi masyarakat dan unsur lainnya.

Sementara untuk monitoring dan evaluasinya akan menjadi wewenang dari Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Nabire.

Hal terpenting yang dibahas dalam sosialisasi ini adalah sanksi bagi warga masyarakat maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi yang dimaksud bagi mereka yang melanggar adalah sebagai berikut :

1. Sanksi bagi perorangan

  • Membersihkan Fasilitas Umum

  • Denda Administratif 50 Ribu Rupiah

2. Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum

  • Denda Administratif 500 Ribu Rupiah

  • Penghentian sementara operasional usaha

  • Pencabutan ijin usaha

Sosialisasi peraturan Bupati Nabire ini akan dilaksanakan selama 2 minggu kedepan.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *