Pemkab Nabire Kaji Aturan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid19

(Pemkab Nabire Kaji Aturan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid19)

Nabire – Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah di Papua yang sampai saat ini belum membuat peraturan kepala daerah (perkada) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19.

Asisten satu Setda Nabire, La Halim, belum lama ini dalam acara sosialisasi tata cara kampanye yang digelar KPU Nabire menjelaskan saat ini peraturan kepala daerah (perkada) tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan covid-19 masih dalam proses penyusunan oleh bagian hukum Pemerintah Kabupaten Nabire.

Dikatakan, nantinya perda tersebut mengatur tentang peningkatan disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan (prokes) dikalangan masyarakat dan juga semua pihak yang ada di Kabupaten Nabire.

Dijelaskan dalam perkada itu juga telah diatur mengenai sanksi-sanksi apabila ada pihak yang melanggar. Ditegaskan upaya pemerintah dengan menerapkan perkada tentang penegakan prokes pencegahan covid-19 itu adalah untuk memutus rantai penularan covid-19 yang kian bertambah di Kabupaten Nabire.

Senada dengan Asisten Satu Setda Nabire, juru bicara (jubir) gugus tugas covid-19 Nabire Frans Sayori mengungkapkan perkada tentang penegakan prokes pencegahan covid-19 di Nabire saat ini masih dalam tahap penyusunan dan telah mendekati peyempurnaan.

Dikatakan, masyarakat perlu bersabar dengan taat menerapkan prokes yang digaungkan pemerintah.

ÔÇťApabila perkada itu sudah rampung akan diteken oleh Pak Bupati Nabire dan selanjutnya pemerintah Kabupaten Nabire secepatnya mensosialisasikan kepada khalayak luas,” ujar Sayori, seperti dilansir Nabire.Net dari RRI Nabire.

Hingga hari selasa (06/10), kasus kumulatif Covid19 di Nabire sudah mencapai 250 kasus. Angka ini tentu perlu diseriusi semua pihak, apalagi kasus kematian yang mengikutinya sudah mencapai 8 kasus.

[Nabire.Net/RRINabire]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *