Pelantikan 35 Anggota KPU Untuk 7 Kabupaten Termasuk Nabire

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Adam Arisoy melantik 35 anggota KPU yang nantinya akan ditempatkan di tujuh kabupaten. Ketujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Mappi, Pegunungan Bintang, Nduga, Kepulauan Yapen, Keerom, Supiori, dan Nabire.

Pelantikan yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Rabu (11/12), disaksikan langsung lima anggota lomisioner KPU, dan juga dirangkaikan dengan orientasi tugas anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

“Dari 16 kabupaten, sudah tujuh kabupaten yang dilantik. Dalam artian tinggal sembilan kabupaten karena masih dalam proses pelaksanaan pemilu yakni Kabupaten Mimika, Biak Numfor dan Jayawijaya. Kita akan upayakan secepat mungkin dengan memanggil 10 besar, kemudian dilakukan fit and proper test untuk segera ditetapkan,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, di Jayapura, Rabu.

Pada kesempatan itu, Adam Arisoy menjelaskan, untuk KPU Kabupaten Biak Numfor dua anggotanya sudah dipecat, namun telah dilantik satu orang. Sehingga sudah memenuhi qoarum empat orang untuk melaksanakan tugasnya.

“Kalau Jayawijaya mungkin setelah selesai pelantikan tanggal 18 Desember 2013 mendatang. KPU nya segera akan dibentuk. Karena 10 besarnya sudah ada di KPU Provinsi Papua,” jelasnya.

Saat ditanya tahun ini kenapa banyak anggota KPU kabupaten yang bermasalah, Arisoy mengatakan, faktor penyebabnya didalam Undang – Undang No.15, PKPU No. 2. Intinya melarang tim seleksi dan calon anggota KPU terlibat dalam partai politik.

“Intinya cuma itu. Sehingga banyak tanggapan dari masyarakat yang disampaikan kepada timsel maupun 10 besar yang dinaikkan ke KPU Provinsi, setelah kami cek memang timselnya bermasalah terlibat partai politik dan 10 besarnya juga terlibat Partai Politik,” tukasnya.

Untuk itu, lanjutnya, perilaku ini yang harus diubah. Pasalnya, jika timselnya tidak terlibat partai politik. Maka anggota KPU nya akan benar-benar handal.

“Kalau timselnya tidak terlibat partai politik. Maka anggota KPU nya akan handal. KPU Papua sendiri sudah menyampaikan kepada pemangku kepentingan, keterlambatan pelantikan anggota KPU di kabupaten/kota, disebabkan masalah ini. Saya pikir media juga mengetahui mengapa KPU provinsi lambat. Karena kita alami kendala seperti ini,” ujarnya.

(Sumber : Tabloidjubi.com)