Merayakan HUT Kemerdekaan RI Dalam Gubuk Otsus Yang Lapuk

Sudah 72 tahun Republik Indonesia sudah merdeka, terhitung sejak 17 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 2017. Tinggal 29 tahun lagi Indonesia akan memasuki gapura seabad. Berbagai cara ditempuh guna merubah bangsa Indonesia menuju perubahan secara universal. Tak dipungkiri membangun membutuhkan waktu yang amat lama.

Luasnya wilayah Negara kita menjadi kendala utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara berkeadilan. Hampir sebagian besar sudut wilayah Indonesia masih saja terlihat belum dijamaan oleh tangan pemerintahan. Itulah perjuangan yang mesti dipahami bersama bahwa negara berkembang seperti negara Indonesia haruslah demikian.

Peradabaan menuju perubahan adalah perjuangan yang manakalah semua komponen terus berusaha menunjukkan adanya eksistensi kehidupan manusia bangsa Indonesia. Mulai dari Presiden RI pertama hingga saat ini. Melalui lembaga-lembaga Negara terus memperlihatkan program demi perubahan tersebut.

Terutama di era otonomi Khusus, manusia Papua hidup dalam rumah Otonomi Khusus mulai lapuk tanpa bekas. Salah satunya soal pendidikan. Di pelosok wilayah Papua yang tidak menguntungkan bagi warga-warga yang mendiaminya. Dimana proses pendidikan dalam bingkai Otsus Papua terus bergejolak akibat kesenjangan yang lahir dari para petinggi Papua di tanah ini.

Sangat sedih, menapaki sejumlah daerah di pelosok bangsa ini, mereka tidak menerima pendidikan selayaknya sebagai bagian dari negara kita. Salah satu merupakan bagian keperihatinan kita. Situasi ini terus menghantui proses pembangunan manusia di Negara ini. Beragam program terus diluncurkan demi peningkatan sumber daya manusia. namun sayang semua ini tinggal kenangan belaka.

Membuka Sekolah Guru Gratis

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terus mencari formula guna membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Dari dari pembagian Biasa Operasional Sekolah (BOS), perbaikan gizi anak-anak sekolah, pembangunan gedung-gedung sekolah dan perumahan staf pengajar. Semua itu hanyalah tinggal bangunan fisik yang dihuni oleh kakarlak, tikus, dan binatang lain. Sebab masalah mendasarnya belumnya di tangani serius yakni kekurangan guru.

Kekurangan tenaga pengajar menjadi buah bibir masyarakat kita. Semua komponen membicarakan hal itu. manakalah berbagai formula secara swadaya masyarakat terus dilakukan. Semua ini hanyalah untuk kepentingan pembangunan manusia. Contohnya, para tamatan SMP, SMA dijadikan tenaga pengajar di sekolah-sekolah berkelas kecil dipedalaman. Mereka adalah para pemuda/I yang tidak terpaksa tinggal dikampung karena keterbatasan biaya kuliah.

Soal pembangunan fisik (gedung) bukan solusi menyelesaikan masalah pendidikan, sebab, masalah utama adalah kekurangan guru. Pemerintah Indonesia mesti mencari solusi/ formula baru untuk mencetak guru-guru yang nantinya akan kembali dikampung masing-maisng. Misalnya membuka sekolah guru dasar gratis selama satu priode. Mereka masuk kuliah adalah mereka yang kini tengah pengabdi sebagai guru sukarela dikampung-kampung yang nota benenya adalah tamatan SMP dan SMA tersebut.

Sangat terlihat, keterlibatan masyarakat Papua dalam pembangunan tidak terlihat dan tidak berdaya karena digenggam oleh para petinggi orang Papua yang kini sebagai tuan rumah Otonomi khusus. Porsi orang Papua
dialihkan kepada para migrant. Hal itu sangat terlihat dalam pembangunan kontruksi sebagai pihak ketiga dalam kontraktor. Para petinggi di Papua memberikan semua kegiatan (proyek) pembangunan kepada warga migrant (pendatang). Kontraktor pribumi menjadi penonton ditengah mengalirnya dana otsus bagai air sungai yang deras. Para pengusaha lokal selalu menyampaikan kepada para pimpinan di Papua. Bahkan mereka membentuk berbagai organisasi pengusaha lokal agar mendapat penguatan hukum agar mendapat perhatian, namun semua itu tinggal kenangan bekala. Akibatnya para pengusaha lokal selalu memalang sebagai bukti protes atas ketidak berpihakan tersebut.

Transmigrasi Tersebulung di Papua

Akibat pemberikan kontraktor kepada pengusaha warga migrant oleh para petinggi di Papua berimbas pada meningkatnya angka transmigrasi terselubung ke Papua. Sebab pengusaha migrant selalu mendatangkan pekerja-pekerja dari luar pulau Jawa. Para bupati/wali dan kepala SKPD dilingkungan Provinsi Papua mendatangkan warga Transmigrasi terselubung. Para pejabat ikut memberikan peluang sambil mematikan daya juang orang papua dengan menghadirkan para kontrator sebagai akibat dari bargenint politik dimasing-masing wilayah, baik di kabupaten/kota dan Provinsi.

Mereka datang dengan berbagai profesi, tanpa membawa bekal, di Papua dianggap sebagai surge yang terlantar. Hal ini semua komponen belum dicermati dengan seksama. Sebenarnya yang paling eksis dalam menghadirkan transmigrasi terselubung adalah para bupati/wali kota dan gubernur.

Monopoli Dagang Terus dikuasai

Monopoli dagangpun terus terlihat marak. Para pedagang luar tumbuh bagai jamur diseantero persada Papua.warga kini tak berdaya bersaing ditanah perdikan mereka. pemerintah tidak melihat akan beberapa aspek diatas ini. Para pejabat asli lebih percaya warga migrant ketimbang warga lokal yang serta merta adalah warga asli.

Para pengusaha bonafit di Papua sedang memodali para pendatang atau mereka didatangkan agar berusaha di tanah Papua. Warga trans terselubung merupakan pekerja berbagai proyek yang di berikan oleh para bupati sebagai kosekuensi politik di masa pilkada. Dana yang mestinya dipakai untuk memberdayakan masyarakat lokal justru berbalik manfaatnya. Memberikan peluang kepada para pengusaha agar membanting lulu warga asli yang adalah pemilik kabupaten, daerah kabupaten dan lain-lain.

*Fransiskus Bobii

(Kepala Distrik Tigi Barat, kabupaten Deiyai)

[Nabire.Net/Saverius.Mote]