Menunggu Janji Lukas Enembe Soal Dinas Pencatatan Orang Asli Papua

Mei 2011 silam, Bandar Udara (Bandara) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dipadati pejabat Pemda, Pejabat Militer, Pejabat Polri, Politisi Partai Demokrat dan ratusan warga Papua. Warga Papua lainnya berada di luar Bandara, dekat jalan utama. Lainnya berpakaian adat telah siap di halaman utama Bandara.

Hari itu, Lukas Enembe, calon Gubernur Provinsi Papua terkuat akan tiba. Benar, kira-kira pukul 10.00 waktu setempat, pesawat Susi Air PK-VVG tiba. Rombongan Enembe disambut tarian beberapa suku Papua di Nabire. Lebih dahulu, mereka mengalungkan karangan bunga sebagai tanda selamat datang.

Selanjutnya, Enembe disambut tarian adat dari pesisir Nabire. Ia menginjakkan kaki di atas piring batu dan menerima pemberkatan adat. Para pejabat dan politisi lokal telah berjejer sebelah kanan ruang tunggu, arah lapangan. Satu per satu, Enembe menyalami mereka.

Di ruang tunggu, ia disambut beberapa petinggi militer, Polri dan Pemda Nabire. Di sini, Enembe tidak menghabiskan waktu banyak. Enembe bersama rombongan menuju sebuah rumah yang kemudian menjadi Posko Kendali Pemenangan dirinya, di jalan RE. Marthadinata. Segala sesuatu telah siap, acara segera dimulai. Waktu sudah pukul 11.10 WIT.

Dinas Pencatatan OAP

Acara utama siang itu adalah peresmian Posko Kendali Pemenangan Lukas Enembe, Dapil V (Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Mimika). Posko ini dipadati orang, jalan raya tampak cukup terganggu, tapi tetap normal.

Dalam peresmian yang meriah itu, Enembe dikukuhkan sebagai Pemimpin Pembaharu untuk Papua. “Lukas artinya Lumbung Kasih,” katanya mengawali sambutan di siang itu.

Ketika itu, sambutan cukup panjang. Ia berbicara seputar programnya, jika ia dipilih menjadi Gubernur dalam Pilgub. Semua orang tampak serius.

“Selama ini, data tentang orang asli Papua (OAP) tidak jelas. Semua kira-kira saja. Kalau saya menjadi Gubernur Provinsi Papua, saya akan buat satu dinas khusus untuk mencatat kelahiran dan kematian orang asli Papua. Ini bagian dari proteksi orang asli Papua,” tutur Enembe berapi-api.

Pernyataan Enembe soal Dinas Khusus ini disambut tepuk meriah. “Orang macam dia yang harus menjadi Gubernur,” begitulah bisik-bisik terdengar.

Lebih jauh Enembe menjelaskan, pada tahun 1969 penduduk asli Papua lebih banyak dibandingkan PNG. Sekarang, penduduk asli Papua lebih sedikit dibandingkan penduduk PNG. Kita tidak tahu, apakah selama ini data orang asli Papua tidak jelas ataukah orang Papua berkembang lambat.

“Itulah sebabnya, kami akan membangun dinas pencatatan kelahiran dan kematian orang asli Papua agar menjadi jelas,” kata Enembe ketika itu.

Siang itu, banyak janji mengemuka. Ia menutup sambutan dengan mengatakan, ia siap membangun Papua di atas tiga tungku, yaitu tungku pemerintah, tungku adat, dan tungku gereja.

Semua yang Enembe sampaikan kala itu adalah harapan yang menggembirakan. Ada semacam harapan di tengah carut-marutnya kondisi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan di tanah Papua.

Suara-suara Kecil

Tidak tahu pasti, apakah masyarakat yang Enembe yakinkan itu memberikan suaranya pada saat pencoblosan atau tidak? Yang jelas, program telah disampaikan dan masyarakat tampak yakin dengan apa yang disampaikannya.

Setelah Enembe menjadi Gubernur, saat ini, suara-suara harapan pada janjinya itu mulai mengemuka. Masih suara-suara kecil, sulit sampai di telinga sang Gubernur di Dok 2. Keyakinan terus dibangun dan suara-suara patut disambung.

Soter Murib, salah satu tokoh Papua yang hadir pada acara persmian posko itu mengatakan, ia masih meyakini apa yang dikatakan Enembe itu, kelak akan dilakukannya.

“Kami tua-tua senang dengan anak Enembe punya program waktu itu. Dia kasih kami harapan, khususnya untuk anak cucu Papua. Sekarang sudah menjabat Gubernur, jadi kami mau melihat. Banyak orang Papua lahir, tetapi lebih banyak mati,” tutur Soter dengan nada datar, Minggu, 20 Oktober 2013 lalu.

Kata Soter, ada yang mati karena minum mabuk, ada yang karena AIDS, ada yang aparat dong bunuh. “Jadi, anak Enembe perlu data orang Papua di dinas yang dia janji. Trus, atur orang Papua baik-baik agar selamat. Kami percaya, Enembe akan buat bagi orang Papua,” harapnya.

Tempat terpisah, Ketua Dewan Adat Meepago, Ruben B. Edoway mengatakan, “Kita pilih untuk selamatkan bangsa Papua. Kami tidak mau program-program yang tidak jelas macam Otsus Plus dan lainnya. Pikirkan dulu dengan serius bagaimana selamatkan orang asli Papua. Orang Papua mulai habis,” tuturnya dengan nada tinggi.

Bicara soal kematian orang asli Papua, Wakil Uskup Timika, Pater Nato Gobay berpandangan lain. Menurutnya, selain karena kekerasan negara yang terang-terangan, juga karena pengabaian atas hak-hak dasar orang Papua.

“Orang Papua banyak yang mati karena negara tidak memberikan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan infrastruktur yang memadai. Kalau orang tidak sekolah, ia tidak akan banyak tahu soal hidup sehat. Tidak ada pemberdayaan, orang sulit penuhi kebutuhan pokok menyangkut gizi. Sakit bisa datang kalau daya tahan tubuh lemah, gizi kurang. Mau ke rumah sakit, kadang fasilitas tidak mendukung,” kata Pater.

Pater berpandangan, membangun atau tidak membangun dinas itu tidak banyak akan pengaruh. Dinas itu, kata dia, lebih banyak berperan untuk data. Dinas itu tidak akan bermanfaat kalau orang-orang di sana tidak kerja benar dan lebih penting orang Papua sendiri sadar bahwa kita sedang dalam situasi sulit.

Sebenarnya, Siapa Orang Asli Papua?

Tahukah kita, banyak orang bicara OAP tetapi apakah batasannya?

Forkorus Yaboisembut mengatakan, mereka yang dikatakan OAP adalah orang-orang yang ayah dan ibu adalah OAP karena sesuai dengan kata asli itu harus berarti bahwa tidak ada pernikahan antar-apa pun.

Dia mengatakan, status OAP hanya mencakup dua kriteria, yaitu ayah dan ibu adalah OAP atau ayah adalah OAP tetapi ibu adalah dari luar. Orang yang ibu OAP namun yang ayahnya tidak, tidak dapat dikatakan OAP.

Sementara, Badan Pusat Statistik menghasilkan enam kriteria untuk menentukan siapa yang OAP.

Pertama, orang yang ayah dan ibu adalah OAP keduanya; kedua, orang yang ayahnya tetapi tidak ibu OAP; ketiga, ibu adalah OAP tapi bukan ayahnya; keempat, baik orang tua adalah OAP tetapi mereka telah diakui sebagai OAP; kelima, baik orang tua adalah Papua tetapi mereka telah diakui sesuai dengan marga atau Keret sebagai OAP; keenam, orang tersebut telah berdomisili di Papua selama 35 tahun.

Hingga saat ini, kriteria OAP belum disepakati. Majelis Rakyat Papua (MRP) belum memastikan hal ini. Hingga saat ini, DAP berjalan dengan versinya dan BPS juga berjalan dan mendata penduduk di tanah Papua dengan enam kriteria yang telah ditetapkannya.

Kriteria ala BPS inilah yang membuat banyak orang Papua resah. Kata Leo Imbiri, Sekretaris Umum Dewan Adat Papua (DAP), hal inilah (kriteria OAP versi BPS) yang meresahkan OAP.

Matias, salah satu guru SD di pedalaman Dogiyai mengatakan, orang Papua adalah orang yang murni Melanesia. Siapa pun yang campur dengan Melayu atau bukan Melanesia adalah bukan orang asli Papua.

“Banyak orang non-Papua dan peranakan-peranakan mengaku orang asli Papua, tetapi mereka tetap bukan Melayu dan bukan Melanesia,” kata guru saksi Pepera 1969 itu.

Salah satu pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Nabire yang namanya tidak ingin disebutkan dalam pemberitaan ini justru memandang OAP adalah siapa saja yang bekerja dengan jujur dan tahu diri.

“Bagi saya, orang asli Papua adalah mereka yang bekerja dengan benar, jujur, tahu diri dan mencintai orang Papua dan segala isinya. Termasuk, laki-laki Papua dan perempuan Papua. Kan, banyak laki yang menikah perempuan Melayu, ada juga perempuan Papua menikah laki-laki Melayu,” katanya.

“Kalau jumlah kita, Melanesia berkurang ya, harus refleksi diri dulu. Orang dari luar memang ada, ada juga ulah aparat di masa lalu dan saat ini, tapi saya lebih kitanya dulu,” katanya.

Kata dia, soal ras ya memang ada Melayu dan ada Melanesia.

Kekhawatiran Pasti!

Bicara soal populasi OAP, kekhawatiran banyak orang Papua beralasan. Selain kondiri rill hari ini, ada kajian-kajian yang realistis.

Tahun 2010, Jim Elmslie seorang akademisi dari Australia dalam laporannya yang berjudul “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: Slow Motion Genocide or not?” yang diterbitkan oleh University of Sydney, Centre for Peace and Conflict Studies menyebutkan bahwa jumlah orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga tahun 2010 mencapai 3,612,85641.

Dalam buku itu dilaporkan bahwa jumlah Orang Asli Papua pada tahun 1971 sebanyak 887,000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 1.505.405. Artinya, pertumbuhan penduduk pertahunnya 1,84%. Sementara itu, jumlah penduduk non Papua tahun 1971 sebanyak 36.000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 708,425. Jadi, presentase pertumbuhan penduduk non Papua pertahunnya 10.82%.

Hingga pertengahan tahun 2010, jumlah Orang Asli Papua mencapai 1,730.336 atau 47.89%. Sementara non Papua mencapai 1,882,517 atau 52,10%. Di akhir tahun 2010, orang asli Papua mencapai 1,760,557 atau 48.73%. Populasi non Papua mencapai 1,852,297 atau 51.27%.

Jadi, jumlah keseluruhan penduduk Papua hingga tahun 2010 sebanyak 3,612,854 atau 100%.

Jim Elmslie memperkirakan, tahun 2020 jumlah penduduk Papua secara keseluruhan akan mencapai 7,287,463 atau 100% dengan pembagian: jumlah orang Asli Papua 2,112,681 atau 28.99% dan jumlah non Papua 5,174,782 atau 71.01% (http://sydney.edu.au/arts/peace conflict/docs/working papers/West Papua Demographics in 2010 Census.pdf).

Itu mengindikasikan, pertumbuhan jumlah orang asli Papua lambat dibandingkan non Papua. Kondisi yang mengkhawatirkan.

Kekhawatiran tidak hanya datang dari kalangan aktivis dan NGO. Mantan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH pernah mengungkapkan hal ini di hadapan massa rakyat tahun 2010 lalu saat massa rakyat Papua demonstrasi mendukung SK 14 MRP.

“Kita akui bahwa jumlah migrasi di Papua cukup tinggi, bahkan lebih tinggi di dunia karena mencapai 5% pertahunnya. Padahal normalnya 1%,” katanya.

Tahun 2011, tepatnya pada 8 Januari 2011, Barnabas Suebu, SH Gubernur Propinsi Papua dalam sambutannya saat melantik Bupati Merauke kembali mengatakan bahwa orang asli Papua akan terus menurun jumlahnya sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya lewat migrasi masuk (baca: Papua Pos, 11 Januari 2011).

Terakhir, Kepala Bapeda Propinsi Papua, Alex Rumaseb dalam bedah buku, karya Anthonius Ayorbaba dengan judul “The Papua Way: Dinamika Konflik Laten dan Refleksi 10 Tahun Otsus Papua” mengatakan, angka migrasi ke Papua pertahun sebesar 6,39 persen. Sehingga dari data sensus penduduk sebenarnya orang Papua ada 30 persen dan pendatang ada 70 persen (Tabloidjubi.com, 12 Januari 2012).

Apa Jalan Keluar?

Masa depan orang asli Papua pertama-tama ditentukan oleh orang Papua sendiri. Populasi mau tambah atau tidak, di tangan OAP saat ini. Begitu, rangkuman diskusi mahasiswa Papua di Yogyakarta belum lama ini.

“Orang asli Papua, mulai dari keluarga, memproteksi dirinya sendiri. Caranya, berhenti jual tanah, kembali ke budaya kerja, perhatikan pendidikan anak-anak, lestarikan kebudayaan, dan terlibat dalam upaya-upaya perjuangan eksistensi OAP melalui diskusi, demonstrasi dan lainnya. Orang asli Papua harus melihat dirinya sebagai bangsa yang sedang terancam dan melakukan apa yang bisa Anda dilakukan seorang demi seorang,” demikian isi salah satu poin rangkuman diskusi.

Pada poin lain ditulis, demi masa depan eksistensi OAP negara segera menghentikan pemekaran wilayah di tanah Papua. Pendekatan militer dan penambahan aparat militer harus juga dihentikan. Mereka juga merekomendasikan, negara menghentikan mencurigai upaya-upaya pembangunan harga diri dan populasi OAP.

Menepati janji gubernur untuk pembuatan Dinas Khusus Pencatatan Kelahiran dan Kematian tentu tidak secara otomatis menaikan populasi OAP. Ia bisa jadi sarana, tetapi lebih penting tentunya adalah pemenuhan hak-hak dasar dan kesadaran dari orang Papua.

Rasional, pernyataan salah satu pengamat sosial di Jayapura, Naftali Edowai.

“Kita mulai berdialog, berdialog dengan diri kita, dengan organisasi yang lain yang setujuan. Berdialog dengan prinsip kasih dan keprihatinan. Katakan, stop dengan semua kebiasaan buruk kita yang ujungnya menghancurkan diri, keluarga, dan komunitas kita. Dan, kita berkomitmen bersama bekerja keras untuk mengubah populasi OAP yang sedikit ini menjadi banyak,” kata Naftali Edowai.

(Sumber : Majalahselangkah)