Nabire.Net

Pemerintah Australia telah membuat pernyataan jelas bahwa mereka tidak akan menawarkan konsulat Australia untuk membantu aktivis Freedom Flotilla jika ditangkap oleh aparat Indonesia.

Armada Freedoom Flotilla kemungkinan memasuki wilayah Indonesia awal bulan depan membawa aktivis Papua Barat dan aktivis Aborigin Australia, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pendudukan Papua Barat oleh Indonesia.

Aktivis Papua Ronnie Kareni mengatakan kepada ABC Radio Nasional armada Fredoom Flotila hanya melakukan perjalanan damai yang dikoordinir oleh aktivis aborigin untuk menjalin hubungan budaya dan keluarga.

“Ini hanyalah pertukaran budaya saja antara mereka yang berasal dari aborigin dan Papua” tutur Ronnie

Para peserta armada menggunakan paspor Australia Aborigin dan visa yang diakui secara internasional. Tetapi Indonesia menolak visa tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah memperingatkan aktivis freeom flotila untuk tidak memasuki wilayah Indonesia, jika hal ini dilanggar maka aktivis Freedom Flotilla akan ditangkap.

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan kesempatan untuk memperingatkan negara-negara lain untuk tidak melanggar kedaulatan Indonesia, menegaskan kembali bahwa ia memandang Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia.

Papua telah menjadi bagian dari NKRI sejak tahun 1960-an lewat perjuangan penentuan nasib (Pepera).

Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr sendiri mengatakan para aktivis armada tidak akan dibantu oleh konsulat Australia jika tertangkap aparat Indonesia.

“Dalam kasus seperti ini, setiap orang punya pilihan dan mereka diberi peringatan eksplisit oleh pemerintah Australia, jika mereka mendapat masalah, diplomat kami hanya akan menghabiskan waktu melihat mereka di penjara, “kata Carr.

“Terkadang kami capek melihat pembayar pajak Australia menginvestasikan uang mereka pada skala besar untuk mendukung orang-orang seperti ini, walaupun mereka sudah diberi peringatan. Indonesia berhak mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku di indonesia. Itu perairan Indonesia dan hukum Indonesia berlaku dan kita tidak akan campur tangan. ” tambah Carr.

“Tidak ada cara apapun pemerintah Australia, Buruh atau koalisi, akan memberikan dukungan atau dorongan kepada perusahaan jenis ini. Kami menentang itu.” pungkasnya. Carr telah menggambarkan kampanye internasional untuk Papua Barat sebagai “kebohongan kejam oleh orang-orang memanjakan diri”.

Sementara itu aktivis Aborigin Kevin Buzzacott mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kami telah memberikan mereka harapan besar, bukan harapan kejam, harapan kami tidak akan jauh-jauh dari itu. Anda harus bermimpi, Anda harus mengikuti mimpi itu, kita akan berjuang bersama sampai kebebasan penuh. “

Aktivis lainnya Larry Walsh mengatakan “orang-orang Aborigin memiliki sejarah panjang berdiri untuk membantu orang tertindas, pada tahun 1930 kami mendukung orang Yahudi di Jerman ketika tidak ada orang lain yang membantu, kami juga mendukung Timor Leste dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan, Afrika selatan melawan apartheid, dan sekarang kami mendukung perjuangan masyarakat adat Papua Barat “,

“Senator Carr memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dihormati dalam setiap hal. Sebaliknya Senator Carr telah hampir mengundang pemerintah Indonesia dan PNG untuk menangkap dan menahan para aktivis hak asasi manusia, yang akan membuat mereka menjadi  tahanan politik di bawah instrumen-instrumen hukum internasional,” tambahnya

“Pemerintah Papua Nugini  harus membela saudara-saudara Melanesia dan mulai menangani apa yang merupakan keprihatinan bagi kemanusiaan. PNG telah gagal untuk memberikan dukungan langsung bagi Papua Barat, meskipun berbatasan langsung dengan Papua Barat. Negara-negara Melanesia lainnya sedang didekati oleh Indonesia. Kepulauan Solomon oposisi juru bicara Manasye Sogavare mengkritik kunjungan PM Gordon Darcy Lilo baru-baru ini ke Indonesia yang lebih ke strategi membangun citra di Indonesia. ” tutur Larry