Nabire.Net

Tidak terima alias menolak dengan tegas kepala distrik yang baru, sejumlah masyarakat Teluk Kimi, Jumat (19/4) siang kemarin memalang kantor distrik sebagai simbol penolakan dan meminta Kadistrik lama Wellem Mandiwa untuk kembali menjabat. Ada sekitar 40 warga yang melakukan aksi pemalangan ini.

Disela-sela kegiatan pemalangan, perwakilan masyarakat dan selaku tokoh pemuda Teluk Kimi, Roy Wonda, kepada media ini mengatakan, para pemuda dan pemudi Teluk Kimi dari 5 kampung menolak dengan tegas pelantikan pejabat Kadistrik Teluk Kimi yang baru dan menolak pemberhetian ataupun pergantian Kadistrik sebelumnya.

Kami sudah sangat senang, kata Roy, didamping beberapa rekan-rekannya dengan kepemimpinan Kadistrik sebelumnya. Dan selama beliau memimpin telah banyak perubahan yang dilakukan di distrik ini. Sehingga beliau diganti ataupun dicopot menjadi Kadistrik kami menolaknya, apalagi beliau tidak diberi jabatan yang layak.

Dari perwakilan tokoh perempuan, Frantina Manuaron, mengatakan, masyarakat di 5 kampung dari Waharia sampai Samabusa itu, pertama kami harga keputusan Bupati yang telah merombak dan melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Setda Nabire.
Namun demikian, tambahnya, setelah kami mendengar Kadistrik kami diganti dan diberi jabatan, kami tidak terima. Apalagi jabatan yang diberikan kepada kepala distrik kami tidak layak. “Kami menilai jabatan yang diberikan kepada Kadistrik Teluk Kimi sangat tidak layak,” terangnya.

Lebih lanjut, kami disini meminta kepada Bupati Nabire untuk meninjau kembali keputusan dan pelantikan Kadistrik baru. Hal ini karena menurutnya, jabatan yang diberikan saat ini sangat tidak layak. Kemudian yang kedua, selain Kadistrik, pak bupati juga membawa dan mengantikan Sekretaris Distrik Teluk Kimi.

Ini kami masyarakat tidak terima juga, beliau berdua (Kadistrik dan Sekdis), tambahnya, adalah orang penting di Pemerintah Distrik Teluk Kimi. Jadi kami tidak terima adanya pengantian Kadistrik maupun Sekdis Teluk Kimi.
Sementara itu, dari perwakilan adat dalam hal ini dari Suku Wate, Constan Waray, mengemukakan hal yang sama. Yang mana, dirinya selaku anak adat mempertanyakan pergantian dan pengangkatan Kadistrik dan Sekdis tersebut.

Bila hal ini dipaksakan, kata C. Waray, pejabat yang baru tidak akan bisa duduk dan berkerja dengan baik. Kami akan menolak. Dan perlu diketahui, bahwa hadirnya atau dimekarkannya Distrik Teluk Kimi itu adalah permintaan masyarakat adat dan yang mengusulkan Kadistrik pertama juga dari masyarakat selaku pemilik adat.

Untuk itu, jelas beberapa sumber ini, bila hal ini tidak ditinjau kembali ataupun bapak Bupati Nabire tidak mengembalikan ataupun tidak memberikan jabatan yang layak kepada Kadistrik kami maka kami akan memalang kantor distrik sampai palang jalan Samabusa. Dan bila tidak diidahkan juga, maka kami kembalikan distrik ke distrik Nabire kota atau bergabung ke distrik sebelum dimekarkan.

Menyangkut dengan tuntutan dan aspirasi yang disampaikan ini, seperti berita lainnya yang masih terkait pasca pelantikan pejabat Kamis kemarin, Bupati Nabire belum memberikan keterangan panjang lebar, meskipun sebelumnya ketika dihubungi media ini Bupati Isaias Douw menjelaskan bahwa itu semua hak pregrogatif Bupati selaku kepala daerah. Bila ada yang tidak terima silakan menempuh jalur apa saja asalkan tidak membuat kegiatan yang melanggar aturan.

(Sumber : PapuaPos Nabire)