Lembaga Masyarakat Adat Mepago Setuju Nabire Jadi Ibukota Papua Tengah
Adanya wacana pembentukkan Provinsi Papua Tengah oleh pemerintah pusat ini mendapat dukungan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mepago bahwa apabila dipertimbangkan dari beberapa unsur tentang layak tidaknya kedudukan sebuah Ibu kota Provinsi, tentang strategis, luas wilayah, jangkauan dari beberapa kabupaten sekitarnya Kabupaten Nabire layak untuk dijadikan sebagai ibu kota provinsi, sebab berdasarkan pertimbangan diatas Lembaga Masyarakat Adat Mepago setuju kedudukan ibu kota provinsi di Nabire.
“Nabire ini berada ditengah tengah pintu keluar masuk dari beberapa Kabupaten di pengunungan tengah Papua dan beberapa kabupaten di pesisir, jadi Nabire layak dijadikan kedudukan Ibu kota Provinsi Papua Tengah,” Jelas Ketua Lembaga Adat Mepago, Yopy Degei, Kepada wartawan media ini, di Nabire, (31/8) Kemarin.
Dari beberapa kabupaten yang ada di wilayah teluk cenderawasih yang nantinya akan menjadi Provinsi Papua tengah, diantaranya terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, ini terletak di wilayah pengunungan sedangkan beberapa kabupaten yang terletak di wilayah pesisir yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Serui, Kabupaten Biak, Kabupaten Timika,
“Mengingat kondisi strategis ini, tidak akan terganggu dengan pelayanan pemerintahan apabila letak ibu kota provinsi papua tengah di Nabire,” kata Yoppy.
Menurut Degey, walaupun tentang letak ibukota provinsi papua tengah di Kabuten Timika, atau di Kabupaten Biak namun secara stategis sangat tidak strategis sangat mendukung kriterianya dan juga dapat menimbulkan pro kontra, dan juga alangkah baiknya Kabupaten Timika adalah daerah pertambangan dan biak yang merupakan daerah pelayanan jasa sehingga tak layak akan menjadi ibu kota dari sebuah provinsi,”Jelas Degey.
“Saya jamin kalau letak ibu kota di nabire akan menata pembangunan dengan baik dan sukses menjadi sebuah provinsi baru? Sedangkan secara kultur di wilayah tersebut jelas tak seragam, bahasa da erah yang digunakan masyarakat pun macam-macam,” kata Degey.
Ia juga menjelaskan, alas an pembentukkan provinsi Papua tengah ini sangat logis, karena kesulitan akses pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pelayanan menuju ibu kota provinsi masing-masing masih logis diangkat sebagai alasan utama pembentukan provinsi baru,” katanya.
(Sumber : Papuaposnabire.com)



Leave a Reply