Lantaran Roda Pembangunan Belum Nampak, Bupati Dogyai Diminta Tinjau Ulang Pelantikan Pejabat

Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai diminta untuk segera tinjau kembali para pejabat yang sudah dilantik untuk mambantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal itu terjadi lantaran roda pembangunan di kabupaten Dogiyai dinilai belum nampak sama sekali setelah kandidat Tigi-Auwe resmi dilantik tanggal 18 Desember 2012 lalu di gedung Negara Dok V Jayapura, Papua.

“Yang perlu dilakukan ke depan adalah  bupati Dogiyai harus meninjau kembali para pejabat yang dilantik kemarin. Kalau mau lantik berarti cari orang-orang yang professional dan orang-orang yang mampu,” tutur Yakobus Dumupa, S.IP, Minggu (20/10/2013) siang.

Menurut Dumupa, sejak awal proses pemilukada di Dogiyai berjalan tidak bagus dan terlihat aneh karena masyarakat Dogiyai sepertinya dipaksa melakukan pemilihan, sementara figur-figur yang mencalonkan diri sebelumnya tidak siap untuk berpolitik dan dinilai pikirannya masih belum berada di alam demokrasi namun masih berada di zaman orde baru serta situasi adat di Dogiyai yang kental sehingga hal itu menimbulkan benturan dengan adat- istiadat yang sudah ada.

Walau demikian, proses pemilukada Dogiyai sudah berakhir sehingga bupati diminta agar tidak harus cenderung mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan politik, kepentingan kekeluargaan dan kepentingan persaudaraan. Namun harus berpikir secara dekmokrasi dengan memberikan jabatan kepada lawan politiknya.

“Bupati harus berbesar hati memberikan jabatan kepada lawan politiknya, karena itu hal yang wajar. Kalau mamasang orang-orang Mapia semua karena dulu dia menjadi lawan politik, itu pikiran kampung. Belum berpikir untuk demokrasi. Pikiran demokrasi itu, kita sudah bertempur itu hal yang wajar, menang dan kalah itu hal yang wajar, memberikan jabatan pada lawan politik itu juga hal yang wajar,” kata sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) utusan Mee-Pago ini.

Yakobus menilai, menjadikan musuh selamanya bagi lawan politik akan berdampak buruk dalam pembangunan Dogiyai ke depan, karena akan memunculkan ketidaknyamanan di masyarakat.

“Dogiyai menjadi kacau karena orang-orang yang dipasang dalam jabatan ini cenderung mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan politik, kepentingan kekeluargaan dan kepentingan persaudaraan. Sebenarnya banyak orang mampu yang bisa digunakan untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Hal ini tentu membuat kehidupan masyarakat di Dogiyai tidak nyaman,” ungkapnya.

Yakobus juga berpesan agar memprioritaskan bidang-bidang yang dianggap penting sehingga yang menjadi kebutuhan masyarakat terjawab serta kantor dinas yang dianggap tidak penting dibubarkan.

(Sumber : Majalahselangkah)