Kasus Polio di Papua Karena Sanitasi Buruk, PIN Jadi Solusi Pemerintah
Nabire – Salah satu tantangan utama yang dihadapi anak-anak Papua adalah kebiasaan buruk dalam pengelolaan limbah manusia, yang mengakibatkan penurunan kualitas sanitasi lingkungan di sekitar mereka. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Papua Pegunungan menempati peringkat teratas sebagai provinsi dengan proporsi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) tertinggi di seluruh Indonesia. Hampir separuh (43%) rumah tangga di provinsi ini tidak dilengkapi dengan WC, toilet, atau jamban sebagai tempat BAB, angka yang jauh melebihi rata-rata nasional yang hanya sebesar 4,3%.
Hal tersebut diungkapkan dr. Husni Muttaqin, Staf bidang imunisasi UNICEF, saat memberikan materi tentang Polio, pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Rabu (29/05/2024), bertempat di Aula Islamic Center Nabire.
(Baca Juga : Buka Rakerkesda dan Pencanangan Pin Polio Tahun 2024, Ini Pesan Pj.Gubernur Papua Tengah)
Husni mengatakan, data BPS menunjukkan bahwa Provinsi Papua Tengah (22%) dan Provinsi Papua Selatan (21%) menempati peringkat kedua dan ketiga sebagai provinsi dengan tingkat kepemilikan sarana BAB yang layak terendah di Indonesia. Artinya, hampir satu dari lima rumah tangga di kedua provinsi tersebut tidak memiliki fasilitas tempat BAB yang memadai.
Untuk mengatasi masalah kesehatan yang lebih luas, termasuk sanitasi, pemerintah melaksanakan Program Imunisasi Nasional (PIN) dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 6 provinsi di Papua: Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Tahap kedua mencakup 27 provinsi lainnya di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan beberapa lainnya.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIN
Kepemimpinan dan koordinasi adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan PIN. Dinas Kesehatan memimpin seluruh pelaksanaan program ini, dengan beberapa langkah penting berikut:
-
Identifikasi dan Pemetaan: Menentukan penanggungjawab pelaksana PIN di setiap level, mulai dari Kabupaten hingga Puskesmas dan “special operations”.
-
Komitmen Politik: Bupati di setiap kabupaten diharapkan melakukan launching program, memimpin pertemuan review mingguan dengan Dinas Kesehatan dan mitra kerja untuk mengevaluasi progress dan tantangan, serta memberikan umpan balik untuk Puskesmas yang tidak melaporkan data dan analisa cakupan.
-
Supervisi Pelaksanaan: Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan imunisasi di puskesmas, posyandu, dan tempat pelaksanaan imunisasi lainnya untuk memastikan program berjalan dengan lancar.
Meningkatkan Kualitas Sanitasi di Papua
Upaya meningkatkan kualitas sanitasi di Papua memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Selain program imunisasi, dibutuhkan program-program edukasi dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat di Papua dapat meningkat secara signifikan.(*)
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
Tinggalkan Balasan