Isu Papua Merdeka Terus Menggeliat Pasca KTT MSG

Setelah isu Papua dibahas dalam forum KTT MSG (Melanesian Spearhead Group) di Noumea, New Caledonia akhir Juni 2013, salah satu negara anggota MSG, Vanuatu melalui Perdana Menterinya Moana Karkas Kalosil telah menyuarakan masalah pelangaran HAM Papua di forum Sidang Majelis Umum PBB di New York tanggal 28 September 2013 PM Vanuatu antara lain menyerukan kepada PBB untuk mengirim wakil khusus ke wilayah Papua guna menyelidik dugaan pelanggaran HAM.

Seruan PM Vanuatu tersebut disambut kelompok aktivis pendukung Papua merdeka yaitu West Papua Nasional Autority (WPNA) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kedua organisasi sayap politik OPM itu menggelar aksi long march di Jayapura dan di Puncak Jaya pada Sabtu (26 Oktober 2013). Dalam aksi itu mereka kembali mengulang seruan PM Vanuatu agar PBB mengirim utusan khusus ke wilayah Papua guna memonitor masalah HAM.

Aksi long march WPNA dan KNPB tersebut di Jayapura berjalan lancar di bawah pengawasan ketat aparat Polda Papua. Tetapi aksi di wilayah Puncak Jaya yang dipusatkan di Dekay, ibukota Kab.Yahukimo terjadi kericuhan menyebabkan satu korban tewas dan dua korban kritis. Kericuhan dipicu sikap cemburu dua suami dari suku Kimial terhadap dua orang aktivis KNPB yang diduga selingkuh dengan isteri mereka. Kedua suami tersebut didukung anggota suku mereka dengan cara menyerang kelompok aktivis yang sedang berunjuk rasa. Satu aktivis pengunjuk rasa tewas di tempat, seorang lagi kritis, sedangkan dari kelompok penyerang satu orang kritis.

Tekanan dari Pasifik Selatan terhadap pemerintah Indonesia tampaknya belum surut. 15 Oktober lalu sebuah siaran pers yang dikirimkan kelompok organisasi dari Fiji, Selandia Baru, Australia, Thailand, Filipina, India dan Amerika Serikat bersama komunitas orang Papua yang berbasis di Vanuatu meminta kepada para pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG), agar memberikan dukungan penuh terhadap aplikasi WPNCL yang telah diajukan untuk menjadi anggota MSG. Kelompok organisasi yang berjumlah 98 organisasi ini juga menyinggung pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua hingga saat ini. Mereka berharap MSG dapat memainkan peran penting dalam membawa perdamaian ke bagian yang lebih besar di wilayah Melanesia. Potensi ini diharapkan dapat direalisasikan sampai Papua Barat diterima dalam MSG.

Buka Pintu bagi Jurnalis dan Peneliti Asing

Menyikapi berbagai isu tak sedap tentang sikap protektif Pemerintah Indonesia terhadap Papua, Gubernur Papua buka suara. 12 Oktober 2013 Gubernur Papua Lukas Enembe menyerukan kepada dunia bahwa Papua terbuka bagi para jurnalis dan peneliti asing. Namun pernyataan itu mendapat sambutan pro dan kontra.
Senator Australia dari Partai Hijau, Richard Di Natale, langsung merespon positif seruan Gubernur Papua itu. Senator yang juga jurubicara Partai Hijau Australia untuk isu-isu Papua ini, berencana mengunjungi Papua dengan mengajak serta rombongan wartawan dan aktivis HAM untuk melihat kondisi di sana. Namun ia sendiri meragukan keseriusan gubernur, mengingat pernyataan ini datang dari Gubernur Enembe dan bukan dari pemerintah pusat.
Sebaliknya dari dalam negeri muncul tanggapan negatif dari salah seorang dosen hubungan Unternasional FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung. Ia menilai pernyataan Gubernur itu tidak proporsional, karena kebijakan untuk membuka pintu bagi jurnalis asing, Aktivis HAM Internasional dan para penggiat demokrasi internasional serta semua orang asing yang ingin masuk ke Papua adalah bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur undang-undang tentang Otsus Papua terkait kewenangan urusan politik luar negeri.

Australia juga portektif demi kedaulatan wilayah

Kebijakan internal Australia saat ini di bawa kepemimpinan PM Australia Tony Abbott telah menutup pintu bagi para pencari suaka politik ke negeri itu. Kebijakan ini sudah dijalankan sejak Juli 2013 lalu. Sudah ada beberapa kelompok pencari suaka yang setelah ditangkap di wilayah perairan Australia langsung dikirim ke PNG dan ditampung di kamp khusus bagi para pengungsi.

Di antaranya ada satu kelompok pencari suaka dari Papua dipimpin Yacob Mandabayan bersama 6 orang lainnya termasuk seorang ibu hamil dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang masuk secara ilegal ke Australia dengan perahu nelayan milik warga PNG. Pada awal bulan ini, Yacob dan rombongan telah ditempatkan di kamp pengungsi di Kiunga, di Propinsi Western, PNG setelah selama dua minggu diinapkan di sebuah hotel di Port Moresby.

Berbagai isu di atas menggambarkan betapa Papua terus menjadi komoditas politik di pentas internasional. Sebagai bangsa, kita tentu sepakat bahwa apapun isu yang berkembang di luar sana, komitmen kita untuk terus membangun Papua tidak pernah surut. Triliunan dana dan perhatian terus diberikan, kendati terus mendapat balasan tidak sepadan dari para aktivis Papua merdeka yang bekerja entah untuk kepentingan siapa. Ayo Papua, maju terus bersama Indonesia.

(Sumber : Kompas / Hamid Ramli)