Ini Tanggapan Kepala BPS Papua Terkait Laju Inflasi di Papua Tengah dan Peran TPID

Ini Tanggapan Kepala BPS Papua Terkait Laju Inflasi di Papua Tengah dan Peran TPID

(Ini Tanggapan Kepala BPS Papua Terkait Laju Inflasi di Papua Tengah dan Peran TPID)

Nabire, Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Tengah ini sangat bagus dan sangat penting sekali karena semua Provinsi sudah. Terakhir kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Papua.

Rakor ini harus dilakukan karena ini adalah isu nasional dan merupakan perintah Presiden untuk mengendalikan tingkat inflasi di masing-masing kabupaten.

(Baca Juga : Penjabat Sekda Papua Tengah Buka Rakor TPID Provinsi Papua Tengah Tahun 2023)

“Harapan saya seperti yang disampaikan Bapak Pj.Sekda Papua Tengah bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus terbentuk supaya hal-hal yang dikhawatirkan seperti yang terjadi saat ini di Intan Jaya bisa terkendali dan bisa ditindaklanjuti oleh Tim TPID,” kata Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Carolina, S.E., M.M., saat diwawancarai sejumlah awak media di sela-sela kegiatan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Tengah, Jumat (08/09/2023) di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire.

Sementara itu terkait pembentukan Empat Satgas yaitu Satgas pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, dan pengangguran, hal itu disambut positif oleh Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Carolina, S.E., M.M. “Ini keingingan Pj.Gubernur, keinginan pemprov Papua Tengah untuk menekan laju inflasi, menahan laju kemiskinan terus stunting, semua itu berangkat dulu dari TPID ini. Kalau TPID sudah bisa menekan inflasi kemudian bisa memonitor ketersediaan stok, itu dia pendorong petani dan peternak untuk dijual sehingga pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat otomatis mereka bisa beli susu, akhirnya stunting bisa ditahan.”

Terkait laju inflasi di Papua Tengah, Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Carolina, S.E., M.M., mengungkapkan masih terkendali. Saat ini Timika menjadi acuan.

Adriana H. Carolina mengumpamakan inflasi ini seperti sakit darah tinggi maupun kurang darah. Jika terlalu tinggi sakit, jika terlalu rendah juga sakit. Jika terlalu tinggi maka daya beli masyarakat tidak mampu. Jika terlalu rendah maka hasil pertanian, perikanan maupun peternakan akan terkena imbasnya juga, hasil yang dijual tentu akan murah dan merugikan mereka.

Selain itu diperlukan kerja sama dengan pihak lain yaitu Dinas Perindag, mengingat hasil pertanian seperti sayur itu musiman dan kadang-kadang berlebih, sehingga dibutuhkan campur tangan Dinas terkait. Pemerintah daerah bisa berkontribusi untuk menampung hasik produksi baik pertanian, peternakan maupun perikanan.

“Komoditi seperti beras, transportasi udara, bensin, rokok. bawang merah. Ini lima komoditi penyumbang inflasi di Papua Tengah dengan kabupaten Mimika sebagai acuan. Tetapi ada juga komoditi yang menahan laju inflasi seperti minyak goreng, bawang merah, tomat, air kemasan, jeruk nipis, itu komoditi yang bisa menahan laju inflasi”, pungkas Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Carolina, S.E., M.M.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *