Nabire.Net

Perwakilan dari ratusan honorer yang ada di Kabupaten Nabire, Selasa (21/5) gelar pertemuan di kediaman Ketua Ikatan Honorer Kategori I, Charles Maniani, di Jalan Yapis Nabire. Pertemuan yang digelar pada hari selasa sore itu, membicarakan langkah-langkah kedepan para honorer dalam memperjuangkan SK pegawai negeri.

Ditemui media, Charles Maniani mengatakan, pertemuan di Kantor DPRD Nabire tanggal 8 Mei lalu yang rencananya akan menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nabire, batal dilaksanakan. Pertemuan yang difasilitasi DPRD Nabire belum bisa terlaksana karena Kepala BKD Nabire saat itu masih berada di luar daerah.

“Setelah tanggal 8 Mei batal digelar, pihak DPRD sampaikan kepada kita mulai tanggal 8 sampai satu minggu kedepan itu ada pertemuan ulang yang nanti DPRD fasilitasi pertemuan dengan Kepala BKD. Tapi kami tunggu sampai sekarang belum ada tanda apa-apa, belum ada langkah-langkah untuk dilakukan pertemuan lanjut,” tutur Charles.

Mensikapi hal ini, lanjutnya, para honorer Kabupaten Nabire menggelar pertemuan untuk membicarakan langkah-langkah kedepan. Pihaknya berharap Kepala BKD Nabire dalam hal ini harus betul-betul memberikan jawaban kepada para honorer Nabire soal proses SK itu sampai dimana.

“Kami ini bukan ikut tes umum, tapi kami honorer yang sudah mengabdi cukup lama jadi yang kami minta itu SK kami saja. Kami menuntut penjelasan dari Kepala BKD soal SK kita itu ada atau tidak ? Tapi yang jelas kami menuntut bahwa SK kami harus ada karena kami sudah menjalankan tugas,” tegasnya.

Dituturkan, jika nanti SK itu tidak ada atau nanti ada rekayasa, akan lain yang terjadi. Para honorer sudah mempunyai daftar dan para honorer akan mengacu pada daftar yang sudah ada itu.
“Daftar pengumuman bupati itu kan ada dasarnya, ada edaran dari Menpan dan ada surat keputusan dari BKN RI.  Kami berharap

Kepala BKD Nabire yang sudah diberikan tanggung jawab oleh bupati agar betul-betul melaksanakan itu. Karena kami tidak akan main-main. Kalau nantinya ada rekayasa maka itu akan berat. Karena persoalan ini akan kami dorong terus sampai ke pihak berwajib,” tuturnya.

Disinggung sikap para honorer Nabire ini, kata Charles Maniani, pihaknya tetap menunggu, karena ada informasi jika Kepala BKD dan Sekda Nabire sementara mengurus persoalan itu. Pihaknya berharap semua berjalan dengan baik, karena pihaknya juga tidak berhaarp akan terjadi kekacauan.

“Kami orang-orang intelek, kita tetap menunggu dan mengikuti prosedur yang ada. Kita juga berharap DPRD bisa menjembatani persoalan ini sampai selesai,” katanya.

Jika pengurusan SK ini telah selesai dan ketika Kepala BKD dan Sekda sudah ada di Nabire, pihaknya mengharapkan ada transparansi untuk memberikan jawaban kepada para honorer.  Selain itu, DPRD juga sudah berjanji akan menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas.

Disinggung soal berkas para honorer, jawab Charles, berkas dari para honorer sudah ada. Ditambahkan, sampai hari ini tidak ada pemberitahuan dari BKD soal ada berkas yang tercecer atau kurang.

“Waktu kami pemberkasan itu sudah jelas, sudah lengkap dan sudah disimpan dan berkas itu sudah ada di BKD. Kami berharap BKD bisa tindaklanjuti itu karena kami berharap SK itu bisa kami dapatkan,” harapnya.

Lanjutnya, yang kita minta adalah transparansi. Ketika ada berkas yang dikembalikan dari BKN seharusnya BKD selaku penyelenggara dan penanggung jawab memberikan informasi kepada para honorer yang sudah jelas di setiap SKPD.

“Kami tidak pernah diberitahu kalau ada kurang dalam berkas, sehingga kami anggap sudah lengkap. Jika ada pemberitahuan kekurangan berkas tentu kami bersedia untuk melengkapi,” katanya.

(Sumber : PapuaPos Nabire)