Gelar Rakor di Nabire, Menko PMK Ingatkan Bansos Diperuntukkan Bagi Warga Tidak Mampu

Nabire, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, menegaskan pentingnya memastikan Bantuan Sosial (Bansos) hanya diberikan kepada warga yang tidak mampu, bukan kepada orang mampu.

Dalam acara Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis sore (20/07/2023), Menko PMK menyoroti isu penyalahgunaan Bansos yang tidak boleh terjadi, terutama bantuan yang disalurkan kepada orang yang mampu secara finansial.

(Baca Juga : Menko PMK RI Tiba di Nabire dan Bertolak ke Dogiyai Lakukan Kunjungan Kerja)

Menko PMK dengan tegas menyatakan, “Bansos memang hanya untuk orang miskin, bukan untuk keluarganya pejabat, bukan untuk kepentingan politik seperti saat ada Pilkada. Hal ini adalah dosa. Orang miskin seharusnya mendapatkan bantuan, bukan malah kita merampas hak-hak mereka.”

Dalam upaya memastikan Bansos tersalurkan dengan tepat sasaran, Menko PMK meminta kepada para pejabat di provinsi Papua Tengah dan di seluruh kabupaten di Papua Tengah untuk lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan distribusi bantuan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memastikan bahwa Bansos sampai ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan.

(Baca Juga : Kunjungan Menko PMK RI ke Dogiyai Sekaligus Penyaluran Bantuan)

Menko PMK juga menambahkan, “Jika ada laporan atau temuan bahwa Bansos diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat, seperti orang kaya atau pejabat, saya menghimbau masyarakat untuk segera melaporkannya. Potret saja dan laporkan, nanti akan dicek datanya di Dukcapil.”

(Baca Juga : Ini Kata Menko PMK Muhadjir Effendy Saat Rakor di Nabire Tentang BPJS Kesehatan Bagi Warga yang Tidak Mampu)

Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi warga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat dalam penyaluran Bansos untuk bertindak secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan program bantuan sosial ini.

Hadir dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting ini, unsur Forkopimda dan instansi teknis terkait, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan tamu undangan lainnya.

[Nabire.Net/Edi Sutrisno]