Gubernur Papua Tengah Tegaskan Anak dan Perempuan Tak Boleh Jadi Korban Konflik Puncak

Puncak Jaya, 17 April 2026 Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan konflik di wilayah Puncak, terutama agar anak-anak dan perempuan tidak menjadi korban dalam setiap tindakan penegakan di lapangan.

Menurutnya, langkah penegakan hukum memang diperbolehkan dilakukan, namun harus dilakukan secara profesional dan presisi agar tidak menyasar kelompok rentan di tengah konflik yang terjadi.

“Langkah-langkah silakan diambil, tetapi anak kecil dan perempuan tidak boleh menjadi korban,” tegas Meki Nawipa.

Ia menilai profesionalisme aparat menjadi kunci utama dalam mencegah jatuhnya korban sipil, khususnya dari kalangan anak-anak dan perempuan yang seharusnya dilindungi dalam situasi konflik.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Gubernur Papua Tengah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri terkait perkembangan situasi di wilayah tersebut.

Sebagai langkah cepat, dalam satu hingga dua hari ke depan akan dibentuk tim terpadu tanggap darurat yang melibatkan unsur dari Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Langkah ini diambil mengingat lokasi konflik berada di wilayah perbatasan kedua daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak guna meringankan beban mereka akibat konflik yang berlangsung.

Dorong Komunikasi dan Pendekatan Damai

Selain menekankan profesionalisme, Meki Nawipa juga mengingatkan pentingnya empati dalam setiap tindakan di lapangan.

“Coba kalau yang melakukan ini anak dan istrinya yang menjadi korban, perasaannya pasti sama,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa komunikasi harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan konflik, dengan pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan kemanusiaan.

“Kita harus berkomunikasi, cari cara lain yang lebih baik. Kalau bisa berkomunikasi, kita dekati secara humanis,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian konflik secara damai serta berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil di wilayah tersebut.

[Nabire.Net]